DJADIN MEDIA- Dprd Kabupaten Lampung Selatan akhirnya mengetuk palu persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Keputusan penting ini dicapai setelah melewati rangkaian pembahasan maraton di tingkat Badan Anggaran yang berlangsung intens, mendalam, dan penuh dinamika.
Persetujuan tersebut disahkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang digelar Rabu (26/11/2025). Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD setempat dan dihadiri jajaran pejabat penting, mulai dari Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, Sekda Supriyanto, hingga para pimpinan tinggi pratama.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Merik Havit, didampingi Wakil Ketua II A. Beny Raharjo serta Wakil Ketua III Bella Jayanti. Suasana forum berjalan khidmat namun sarat pembahasan strategis, mengingat APBD 2026 akan menjadi kompas utama arah pembangunan daerah tahun depan.
Dalam penyampaian hasil pembahasan, Merik Havit menegaskan bahwa delapan fraksi DPRD—Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PAN, PKB, Demokrat, NasDem, dan PKS—seluruhnya sepakat menyetujui Raperda APBD 2026 tanpa catatan penolakan. Dengan kehadiran 38 anggota dewan, rapat paripurna pun resmi mengesahkan rancangan tersebut menjadi Keputusan DPRD.
Bupati Radityo Egi Pratama dalam sambutannya menyampaikan bahwa APBD 2026 merupakan instrumen vital untuk menjaga arah pembangunan Lampung Selatan. Ia menegaskan pentingnya forum paripurna sebagai pilar dalam memastikan arah kebijakan tetap tepat sasaran, tepat guna, dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Forum ini menjadi instrumen penting untuk menjaga agar kompas pembangunan tetap tepat arah, tepat tujuan, dan tepat keberpihakan,” ujarnya.
Egi juga memberikan apresiasi kepada DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, serta tokoh masyarakat yang telah menunjukkan sinergi kuat selama proses penyusunan APBD. Menurutnya, APBD 2026 disusun dengan penuh kehati-hatian dan mengikuti prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta berlandaskan regulasi yang berlaku.
Dalam pemaparannya, Bupati Egi menyoroti berbagai tantangan besar yang harus dijawab melalui APBD 2026. Di antaranya kebutuhan pemerataan infrastruktur dasar yang belum merata, penguatan UMKM yang masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, reformasi layanan publik yang harus bertransformasi digital, dampak perubahan iklim terhadap pertanian, hingga masalah kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas.
Egi menegaskan bahwa seluruh program pembangunan harus berbasis data dan memprioritaskan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar formalitas anggaran. Ia juga menekankan bahwa penggunaan anggaran harus efektif, responsif, dan memberi manfaat langsung bagi publik.
Lebih lanjut, Bupati Egi memaparkan fokus isu strategis dalam APBD 2026. Meliputi transformasi digital layanan publik, stabilitas ketahanan pangan, penguatan ekonomi kerakyatan melalui program UMKM berbasis inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur jalan, irigasi, air bersih, serta peningkatan tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan dan akuntabel.
Menutup sambutannya, Bupati Egi mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi, menjaga integritas, dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada kebutuhan rakyat. “Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan pembangunan,” tegasnya.
Rapat paripurna ditutup dengan pernyataan komitmen bersama dari eksekutif dan legislatif untuk menghadirkan APBD yang didesain untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat Lampung Selatan.
Dengan telah disahkannya APBD 2026, pemerintah daerah kini memasuki fase implementasi yang menuntut kerja cepat, tepat, dan transparan. Harapan besar pun disematkan bahwa tahun anggaran baru ini akan membawa perubahan nyata dan pembangunan yang lebih progresif bagi seluruh warga Lampung Selatan.***
