DJADIN MEDIA— Dunia pendidikan di Kota Bandar Lampung memanas pada pertengahan tahun 2025. Dua polemik mencuat bersamaan dan mengguncang kepercayaan publik terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.
Sorotan pertama datang dari persoalan Sekolah Siger, sekolah hasil gagasan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang kini dipertanyakan legalitas izin dan tata kelola pendidikannya. Masalah ini bahkan telah membuat sejumlah kepala SMA/SMK swasta mengadu ke DPRD.
Namun belum reda isu tersebut, muncul kembali persoalan yang sempat tenggelam: dugaan pemalsuan identitas oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Hj. Eka Afriana.
Panglima Laskar Muda Lampung, Misrul, angkat bicara menyoroti dua persoalan tersebut secara bersamaan. Ia menyebut kondisi ini sebagai “cermin retaknya moral pendidikan” di Kota Bandar Lampung.
“Kasus Sekolah Siger itu seharusnya menjadi cambuk. Tapi justru kita dihadapkan lagi dengan dugaan pemalsuan identitas pejabat tinggi yang mengurus pendidikan. Ini menyedihkan,” ujar Misrul, Jumat (11/7/2025).
Ia mempertanyakan sikap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung yang dinilai pasif menanggapi isu perubahan tahun lahir Eka Afriana, meski yang bersangkutan sendiri telah memberikan klarifikasi.
“Yang bersangkutan mengakui tahun kelahirannya diubah oleh orang tua karena alasan kepercayaan masa kecil. Tapi ini tetap menyangkut etika dan akuntabilitas,” ujarnya.
Menurut penjelasan Eka, perubahan identitas dilakukan saat ia kecil karena sering sakit dan kesurupan. Dalam kepercayaan keluarganya, perubahan tahun lahir dianggap sebagai solusi spiritual. Namun, dari jejak digital, tercatat bahwa ijazah Eka masih menggunakan tahun lahir 1970, yang memunculkan keraguan publik atas keabsahan keterangan tersebut.
“Jawaban seperti itu sulit diterima akal sehat. Bagaimana mungkin seseorang yang bertanggung jawab atas jalannya pendidikan di kota ini justru memberikan penjelasan yang tidak logis?” kritik Misrul.
Ia menambahkan bahwa praktik perubahan nama karena alasan kesehatan memang sering terjadi di masa lalu, namun tidak sampai mengubah data kelahiran secara resmi.
“Yang saya tahu, dulu orang tua cuma ubah nama anak kalau sering sakit, seperti Presiden Jokowi yang dulu bernama Mulyono. Tapi soal mengubah tahun lahir? Baru Eka ini,” tegasnya.
Misrul mendesak agar pemerintah kota dan BKD segera bertindak, melakukan penyelidikan serius terhadap keabsahan dokumen dan integritas pejabat yang memegang kendali pendidikan di Kota Bandar Lampung.
“Ini soal kredibilitas lembaga. Kita tidak bisa main-main dengan masa depan pendidikan anak-anak,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari BKD atau Pemerintah Kota Bandar Lampung. Redaksi masih terus melakukan penelusuran untuk mendapatkan informasi lanjutan.***
