DJADIN MEDIA– Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, pada Kamis, 21 Agustus 2025, mengungkap fakta baru yang mengejutkan publik. Dalam OTT ini, sejumlah pejabat Kementerian Ketenagakerjaan serta pihak swasta terseret dalam kasus dugaan korupsi dan penerimaan suap terkait pengurusan izin dan pengawasan keselamatan kerja.
Selain Wamennaker Immanuel Ebenezer, OTT tersebut melibatkan perwakilan PT KEM Indonesia, yakni Temurila dan Mika Mahfud. Dari data yang dihimpun hingga Jumat, 22 Agustus 2025, sejumlah nama pejabat kementerian yang turut tercatat dalam OTT adalah:
1. Irvian Bobby Mahendra, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025
2. Gerry Aditya Herwanto Putra, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja 2022-sekarang
3. Subhan, Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 2020-2025
4. Anitasari Kusumawati, Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020-Sekarang
5. Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI 2024-2029
6. Fahrurosi, Dirjen Binwasnaker dan K3 Maret 2025-Sekarang
7. Hery Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan 2021-Februari 2025
8. Sekarsari Karika Putri, Subkoordinator
9. Supriadi, Koordinator
10. Temurila, pihak PT KEM Indonesia
11. Mika Mahfud, pihak PT KEM Indonesia
Informasi tambahan dari penyelidikan menunjukkan bahwa sejak tahun 2019, pihak terkait diduga menerima uang siap pakai yang berkaitan dengan pengurusan izin dan kepentingan swasta. KPK juga menyita 12 unit mobil mewah yang diketahui milik kader Jokowi Mania (Jokman), yang terindikasi terlibat dalam aliran dana suap tersebut.
Sumber resmi menyebutkan bahwa Noel, salah satu pihak yang ditangkap, diduga menerima uang senilai 3 miliar rupiah sebagai bentuk upah untuk menutup mulut terkait kegiatan ilegal yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Kasus ini kini tengah dalam proses penyidikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum untuk memastikan siapa saja pihak yang terlibat dan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan.
Kejadian ini kembali menyoroti pentingnya integritas pejabat publik dan pengawasan terhadap praktik korupsi di lembaga pemerintahan maupun sektor swasta. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memberi efek jera bagi para pelaku dan mencegah praktik serupa di masa depan.***
