DJADIN MEDIA- Fakta baru terkait keberadaan SMA Swasta Siger menyebutkan setelah Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yang kini akrab disebut Mayor The Killer Policy, diduga kurang memahami Peraturan Wali Kota (Perwali) Bandar Lampung yang berlaku. Dugaan ini muncul terkait penyelenggaraan SMA Swasta Siger yang pembiayaannya menggunakan anggaran pemerintah kota.
SMA Swasta Siger dibentuk dan dikelola oleh Wali Kota Eva Dwiana, namun perizinan dan status yayasannya masih belum memiliki ketahanan hukum. Menurut pernyataan Eva, seluruh biaya operasional sekolah ditanggung oleh Pemkot Bandar Lampung. Pernyataan ini bertolak belakang dengan Perwali Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2022, yang disetujui pada masa jabatan pertama Eva Dwiana.
Pasal 4 ayat 1 Perwali tersebut menyatakan bahwa belanja hibah hanya diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN, BUMD, atau badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak diberikan secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai peraturan-undangan. Dengan demikian, penyelenggaraan SMA Swasta Siger menggunakan dana hibah daerah tanpa regulasi hukum yang jelas berpotensi menyalahi ketentuan tersebut.
Pakar hukum Hendri Adriansyah, SH, MH, mengungkapkan pada Rabu, 20 Agustus 2025. Dengan munculnya dugaan aliran dana untuk SMA Swasta Siger yang tidak ada peraturan hukum yang mengatur tentang aliran dana yang menggunakan ABPD itu, maka ada indikasi pidana korupsi karena segala sesuatu uang negara harus dipertanggungjawabkan.
“Kalau tidak ada payung hukumnya, bisa dikatakan aliran dana itu ilegal,” tuturnya.
“Kalau sekolah Siger menggunakan hibah dari kas daerah, dan uang tersebut dikeluarkan tanpa regulasi hukum yang sah, maka pengalihan anggaran ini merupakan bisa terindikasi bentuk korupsi, memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan negara,” lanjutnya.
Kekhawatiran ini menjadi relevan karena SMA Swasta Siger telah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar (KBM), yang tentunya memerlukan modal awal operasionalnya. Hingga kini, masih belum jelas dari mana sumber modal awal tersebut berasal, siapa Kepala Sekolah serta Ketua Yayasan yang menerima aliran dana, dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban keuangan sekolah tersebut.
Sejumlah pengamat menilai, ketidakjelasan status hukum dan aliran dana ini dapat memicu masalah hukum serius, termasuk dugaan korupsi dan otoritas. Masyarakat dan menjaga pentingnya verifikasi administrasi dan keabsahan yayasan serta anggaran pengelolaan yang transparan untuk mencegah potensi pelanggaran hukum lebih lanjut.
Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena melibatkan pihak-pihak terkait pemerintah kota dan diduga menggunakan dana publik untuk kegiatan sekolah yang status hukumnya belum jelas. Pertanyaan yang muncul kini adalah apakah Pemkot Bandar Lampung telah melakukan pengawasan dan audit terhadap aliran dana, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban anggaran yang digunakan untuk operasional SMA Swasta Siger.***
