DJADIN MEDIA— Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Gema Puan menyoroti capaian pemerintah yang sebagian besar menuai pujian masyarakat. Namun, menurut Ketua Umum Gema Puan, Ridwan 98, masih ada 10% aspek yang menjadi perhatian serius dan harus segera dievaluasi serta ditindaklanjuti secara tegas.
“Meski 90% masyarakat puas, 10% yang bermasalah ini harus menjadi fokus evaluasi Presiden. Ini bukan sekadar kritik, tetapi tanggung jawab moral bagi seluruh relawan dan pendukung,” ujar Ridwan 98, dalam konferensi pers yang digelar di Bandar Lampung, Senin (20/10/2025).
1. Peristiwa “Agustus Kelam”
Ridwan menyebut, peristiwa yang terjadi pada Agustus tahun lalu, yang kemudian disebut sebagai Agustus Kelam, diduga terjadi secara terencana (by design). Gema Puan menekankan, hingga kini aktor intelektual di balik insiden tersebut belum terungkap, dan langkah hukum terhadap para pelaku utama masih minim. “Kejadian ini menjadi catatan serius, karena berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Presiden harus segera menindak tegas untuk menegakkan hukum,” tegasnya.
2. Insiden Program MBG (Makan Bergizi Gratis)
Program unggulan Presiden Prabowo, MBG, sejatinya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Namun, program ini tercoreng oleh insiden keracunan massal yang dialami ribuan siswa di berbagai daerah. Ridwan menekankan, pihak yayasan dan pengelola yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan harus segera diproses hukum.
“Kita mendukung program MBG, tetapi tidak boleh ada korban akibat kelalaian pengelola. Penegakan hukum harus jelas agar masyarakat tetap percaya pada pemerintah,” tambah Ridwan.
3. Evaluasi Para Pembantu Presiden
Selain dua hal di atas, Gema Puan menyoroti perlunya evaluasi terhadap jajaran pembantu Presiden, mulai dari menteri, wakil menteri, pimpinan badan negara, hingga komisaris BUMN. Ridwan menegaskan, loyalitas mereka harus jelas kepada Presiden, bukan menjadi titipan pihak lain.
“Tidak ada orang yang bisa loyal kepada dua tuan. Pemerintahan yang efektif memerlukan pembantu yang setia, profesional, dan bersih dari pengaruh politik kelompok tertentu,” kata Ridwan.
Kritik sebagai Bentuk Tanggung Jawab Moral
Gema Puan menekankan, kritik yang disampaikan bukan berarti oposisi terhadap Presiden, melainkan bentuk kontribusi dan tanggung jawab moral sebagai pendukung. Ridwan menegaskan, relawan tidak ingin menjadi sekadar “penjilat” yang membuat APS — Asal Prabowo Senang.
“Presiden Prabowo justru menghargai kritik yang membangun. Ini adalah bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki pemerintahan dan membangun bangsa lebih baik,” ujar Ridwan.
Dorongan untuk Tindakan Tegas
Gema Puan mendorong Presiden Prabowo untuk mengambil langkah konkret, baik secara hukum maupun kebijakan, terhadap ketiga isu tersebut. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kredibilitas pemerintah dan memastikan program serta kebijakan yang dijalankan tetap berdampak positif bagi masyarakat.
Ridwan menambahkan, evaluasi 10% ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas kepemimpinan. Menurutnya, langkah tegas akan menjadi bukti nyata bahwa Presiden Prabowo tidak hanya populer, tetapi juga responsif terhadap isu kritis.***
