DJADIN MEDIA– Situasi sosial politik nasional semakin memanas seiring meluasnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak pada rakyat kecil. Gerbang Tani menilai kemarahan masyarakat tidak lagi hanya tertuju pada simbol-simbol kekuasaan, seperti DPR, Kepolisian, Menteri Keuangan, maupun anggota DPR yang menampilkan kekayaan berlebihan, tetapi juga mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap ketimpangan ekonomi yang terus melebar.
Dalam kondisi ini, Gerbang Tani menyoroti sikap Presiden yang dinilai belum membuka ruang dialog yang memadai dengan rakyat. Saat ini, dialog pemerintah tampak terbatas pada kelompok elit tertentu atau organisasi yang memiliki akses langsung, sementara aspirasi nyata dari masyarakat tani, buruh, nelayan, mahasiswa, dan kelompok yang terdampak kebijakan justru jarang terdengar. Akibatnya, berbagai kebijakan yang dinilai membebani rakyat, termasuk kenaikan pajak dan tunjangan, berjalan mulus seolah mendapatkan legitimasi dari kalangan elit semata.
Gerbang Tani menegaskan bahwa Presiden perlu segera mengambil langkah konkret dengan menginisiasi Dialog Persatuan Kerakyatan. Dialog ini diharapkan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang terdampak secara langsung, mulai dari mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, korban kebijakan, pengemudi ojek online, hingga kelompok rakyat kecil yang sehari-hari merasakan beban kebijakan negara.
Sebagai tindak lanjut, Gerbang Tani mengusulkan pembentukan Satgas Persatuan Kerakyatan yang beranggotakan unsur rakyat dan pemerintah. Satgas ini memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:
1. Memulihkan keamanan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
2. Menjalankan agenda kerakyatan secara nyata untuk buruh, tani, nelayan, masyarakat adat, mahasiswa, dan kelompok pengangguran.
3. Mengevaluasi kebijakan yang dianggap boros, tidak efektif, dan anti rakyat agar arah pembangunan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.
4. Mengembalikan prinsip pembangunan nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, terutama terkait pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan rakyat.
Ketua Gerbang Tani, Idham Arsyad, menegaskan urgensi dialog ini. “Jika Presiden tidak segera membuka ruang dialog sejati dengan rakyat, maka krisis kepercayaan akan semakin dalam. Negara tidak boleh terus-menerus berdiri di atas legitimasi semu dari elit. Saatnya Presiden turun langsung mendengar suara rakyat, bukan hanya suara lingkaran kekuasaan,” ujarnya.
Pernyataan ini sejalan dengan himbauan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum PKB, dalam agenda Musyawarah Nasional Perempuan Bangsa. Muhaimin menekankan agar seluruh unsur legislatif dan eksekutif dari PKB tetap menjaga ucapan, sikap, dan perilaku mereka dalam setiap keputusan. “Jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat. Di pundak kita ada tanggung jawab moral dan politik untuk membela kepentingan mereka,” ujar Muhaimin.
Gerbang Tani menekankan bahwa dialog sejati antara pemerintah dan rakyat bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan kebutuhan mendesak untuk mencegah konflik sosial yang lebih luas dan memperkuat persatuan bangsa. Dalam pandangan organisasi ini, keberhasilan pemerintah dalam menyerap aspirasi rakyat akan menentukan legitimasi kepemimpinan dan keberlanjutan pembangunan yang adil serta merata.***
