DJADIN MEDIA – Suasana aksi unjuk rasa ribuan massa di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025), berlangsung berbeda dari biasanya. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Pangdam XXI/Raden Intan Mayjen TNI Kristomei Sianturi, dan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika turun langsung menemui para pengunjuk rasa, memilih duduk lesehan di tengah kerumunan massa untuk membuka dialog terbuka.
Dialog ini berlangsung dihadiri juga oleh Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, sejumlah tokoh agama, tokoh adat, serta perwakilan organisasi masyarakat. Kehadiran para pejabat tinggi ini awalnya disambut teriakan protes dari sebagian massa, namun suasana berangsur mereda setelah mereka menjelaskan niat untuk menampung seluruh aspirasi secara serius dan terbuka.
Dalam kesempatan itu, perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menyampaikan 10 tuntutan strategis. Beberapa tuntutan utama meliputi desakan pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset, pemangkasan gaji dan tunjangan anggota DPR sebagai bentuk efisiensi dan tanggung jawab moral, serta evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri. Selain itu, mahasiswa juga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan anggaran publik dan perlindungan hak-hak rakyat, termasuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat.
Gubernur Rahmat menyampaikan apresiasi atas aksi yang berlangsung tertib, menekankan pentingnya komunikasi dan keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat. “Terima kasih adik-adik mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi dengan tertib. Kami turun ke sini untuk mendengarkan semuanya, memahami keresahan, dan memastikan aspirasi ini tersampaikan hingga tingkat pusat,” ujar Rahmat.
Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika juga menyampaikan permohonan maaf atas insiden di Jakarta yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, akibat terlindas kendaraan taktis Brimob. Ia menekankan komitmen kepolisian untuk terus melakukan evaluasi internal dan memperbaiki pelayanan publik. “Atas nama Kepolisian Daerah Lampung, saya memohon maaf kepada masyarakat. Kami akan memberikan ruang seluas-luasnya bagi tim yang bekerja dalam pengusutan kasus tersebut agar dapat terungkap secepat dan seterang mungkin kepada publik,” tegas Kapolda. Pernyataan ini mendapat tepuk tangan meriah dari ribuan massa sebagai bentuk apresiasi dan kepercayaan terhadap itikad baik aparat.
Selain itu, dialog juga menyinggung isu keamanan, ketertiban, dan perlunya menjaga persatuan dalam menghadapi dinamika politik dan sosial. Gubernur, Pangdam, dan Kapolda menekankan pentingnya kerja sama semua elemen masyarakat untuk memastikan aksi unjuk rasa tetap kondusif dan tidak menimbulkan kericuhan.
Usai dialog berlangsung selama lebih dari satu jam, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 14.00 WIB. Kegiatan ini dinilai sebagai langkah positif dalam membangun komunikasi langsung antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, serta menjadi contoh bahwa aspirasi dapat disampaikan dengan cara damai dan produktif.***
