DJADIN MEDIA — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola penanggulangan bencana sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Pesan tersebut disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum, Sulpakar, mewakili Gubernur saat memimpin apel bulanan Pemerintah Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur.
Sulpakar menyampaikan bahwa tantangan penanggulangan bencana di Lampung semakin kompleks, seiring luasnya wilayah, keragaman topografi, serta jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 9 juta jiwa. Data mencatat, 198 kejadian bencana telah terjadi hingga 1 Juli 2025, didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang erat kaitannya dengan perubahan iklim.
“Dengan alokasi anggaran Rp48 miliar untuk tahun ini, kita harus pastikan bahwa setiap rupiah digunakan secara tepat dan efisien. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama,” ujar Sulpakar.
Ia juga menegaskan bahwa penurunan indeks risiko bencana kini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus mencakup:
- Penanggulangan berbasis kawasan rawan bencana
- Penguatan kapasitas masyarakat dan pemangku kepentingan
- Tata kelola kelembagaan yang adaptif dan terintegrasi
Dalam refleksi atas pengalaman pandemi COVID-19, Sulpakar menekankan pentingnya menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan, bukan sebagai beban atau hambatan.
“Mari kita jadikan penanggulangan bencana sebagai pondasi dalam membangun Lampung yang tangguh dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” tutupnya.***
