DJADIN MEDIA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melakukan peninjauan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Rajabasa Musi Raya, Kota Bandar Lampung, Kamis 2 Oktober 2025. Kunjungan ini bertujuan memastikan seluruh dapur SPPG di Lampung menjalankan protokol keamanan pangan sesuai standar yang berlaku serta memastikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Bahan Gizi Nasional berjalan aman dan efektif.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Mirza menekankan pentingnya kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur atau SOP di seluruh dapur SPPG untuk mencegah kejadian luar biasa atau KLB yang dapat membahayakan penerima manfaat. Selama tujuh bulan pertama program MBG berjalan, tercatat tidak ada laporan KLB meskipun jutaan porsi makanan bergizi telah didistribusikan ke anak-anak di berbagai kabupaten dan kota di Lampung. Namun, pada periode Agustus hingga September terdapat tujuh kejadian luar biasa yang sebagian besar terjadi di dapur-dapur baru yang belum sepenuhnya menerapkan SOP dengan konsisten.
“Selama tujuh bulan sebelumnya tidak ada kejadian luar biasa. Ini membuktikan protokol MBG dan BGN yang dijalankan dengan baik dapat mencegah masalah. Namun, pada Agustus hingga September kami mencatat tujuh kejadian luar biasa yang sebagian besar terjadi di dapur-dapur baru yang belum sepenuhnya menjalankan SOP,” ujar Gubernur Mirza di sela peninjauan. Ia menambahkan bahwa masalah ini bukan pada sistem program, melainkan pada disiplin pelaksana di lapangan yang tidak konsisten mengikuti protokol.
Peninjauan ini turut dihadiri Kepala SPPG Rajabasa Musi Raya Lucyani Putri Wulandari, Kasubbag TU KPPG BGN Fitra Alfarizi, serta sejumlah pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup, BPOM, dan Dinas Kesehatan. Kehadiran mereka bertujuan memastikan seluruh proses mulai dari sertifikasi bahan baku, pengolahan, hingga pengawasan kualitas air dan sanitasi dapur berjalan sesuai ketentuan.
Gubernur menekankan bahwa pengawasan lintas instansi akan diperkuat untuk memastikan seluruh dapur SPPG di Lampung beroperasi dengan aman. Pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa juga diminta memantau penerapan SOP di lapangan agar pelayanan gizi tetap aman bagi penerima manfaat. Selain itu, ia menyoroti pentingnya pengelolaan bahan baku, yang tidak boleh disimpan lebih dari dua hari. Kesalahan penyimpanan, meskipun jarang terjadi, tetap menjadi fokus pengawasan BPOM agar kualitas pangan terjaga dari tahap penerimaan hingga penyajian.
Di dapur Rajabasa, proses memasak dilakukan oleh chef bersertifikat, namun Gubernur mengingatkan bahwa seluruh dapur harus menjalani pengecekan berlapis. BPOM diminta mengawasi setiap tahap pengolahan mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pemotongan, hingga penyajian. “Jika protokol ini dijaga, insya Allah tidak akan ada masalah,” katanya.
Gubernur juga melakukan pengecekan terhadap kualitas air dan pengolahan limbah. Hasil pengecekan menunjukkan air di SPPG Rajabasa Musi Raya memenuhi standar, sementara limbah makanan diolah menjadi pupuk organik cair yang kemudian didistribusikan kepada warga untuk pertanian pekarangan, seperti menanam cabai dan sayuran. Program ini menjadi bagian dari konsep circular economy, di mana hasil pertanian warga dapat kembali disalurkan ke dapur SPPG sebagai bahan baku.
Menurut Gubernur, potensi pengolahan limbah sangat besar. Dengan total 700 dapur di seluruh Lampung, setiap dapur bisa menghasilkan sekitar 100 kilogram limbah per hari, atau setara 700 liter pupuk organik cair setiap hari. Dalam sebulan, jumlahnya bisa mencapai 2,21 ton yang siap digunakan untuk pertanian lokal. Langkah ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga mendukung ekonomi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Kepala SPPG Rajabasa Musi Raya Lucyani Putri Wulandari menambahkan bahwa pihaknya sangat ketat menjaga kualitas bahan baku. Mereka pernah tiga kali menolak bahan baku dari pemasok karena tidak sesuai standar. “Begitu barang datang, kami cek dulu. Jika tidak sesuai pesanan, kami batalkan dan minta diganti dengan yang sesuai standar,” jelasnya.
Setelah meninjau dapur, Gubernur Mirza melanjutkan kunjungan ke SMPN 2 Bandar Lampung untuk memantau distribusi MBG secara langsung. Ia berbincang dengan guru dan murid kelas VII dan IX yang sedang menikmati makanan bergizi. Para siswa mengaku puas dengan kualitas makanan yang diterima dan tidak pernah mengalami keluhan kesehatan, menunjukkan keberhasilan implementasi protokol keamanan pangan.
Langkah pemerintah provinsi ini menunjukkan komitmen serius untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam program MBG, sekaligus mengoptimalkan manfaat lingkungan melalui pengolahan limbah. Dengan pengawasan protokol yang terus diperketat dan konsep circular economy yang berjalan, program pelayanan gizi di Lampung diperkirakan akan lebih berkelanjutan dan memberi dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.***
