DJADIN MEDIA — Isu kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan kembali menjadi sorotan dalam diskusi santai yang digelar Forum Pemuda Peduli Pendidikan (FP3) Lampung di Nuwono Tasya Guest House, Rajabasa, Bandar Lampung, Jumat, 29 Agustus 2025. Diskusi bertema “Guru Menjadi Beban Negara” ini menghadirkan berbagai perspektif dari politisi, pejabat pendidikan, akademisi, hingga aktivis mahasiswa, membahas problematika guru honorer, anggaran pendidikan, dan kebijakan pemerintah daerah.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, membuka diskusi dengan menegaskan posisi pribadinya terkait wacana pendidikan gratis. Ia mengaku pernah menolak kebijakan tersebut karena berpendapat bahwa mendapatkan ilmu seharusnya disertai tanggung jawab finansial, mengingat keterbatasan anggaran pendidikan yang digelontorkan negara. Menurut Yanuar, untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan modal dan dukungan masyarakat. Ia menambahkan bahwa pendidikan gratis seharusnya lebih difokuskan untuk siswa dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, Yanuar menyinggung terobosan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang menghapus Komite Sekolah. Ia menjelaskan bahwa meski kebijakan ini dimaksudkan untuk efisiensi biaya listrik di sekolah, banyak fasilitas pendingin yang sebelumnya digunakan kini dihentikan, sehingga menimbulkan persoalan baru bagi dunia pendidikan. Ia mengajak para guru untuk berdiskusi secara jujur dan terbuka mengenai masalah yang mereka hadapi agar DPRD dapat memahami permasalahan secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan laporan yang terbatas.
Sementara itu, Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Lampung yang juga mantan guru dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan, Gino Vanolie, menyoroti kondisi kesejahteraan guru, khususnya guru honorer. Menurutnya, peran guru sangat berat karena mereka dibebani untuk mendidik anak-anak agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, namun imbalan dan kesejahteraan yang diterima jauh dari kata layak. Gino juga menyinggung pembangunan calon Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menghabiskan anggaran besar, namun pemanfaatannya untuk pendidikan hingga kini belum optimal. Ia menyatakan bahwa sebagian dana tersebut seandainya dialokasikan untuk pendidikan bisa membantu mengurangi berbagai masalah yang dihadapi guru dan sekolah.
Gino juga menyinggung pernyataan Menteri Keuangan RI yang dinilai kontroversial, menekankan bahwa hal tersebut seharusnya menjadi pemicu bagi semua pihak untuk lebih peduli terhadap nasib guru dan dunia pendidikan secara umum. Ia menambahkan ketidaksetujuannya terhadap penghapusan dana Komite Sekolah, meskipun kebijakan tersebut diterapkan pemerintah, seharusnya ada solusi untuk memastikan kelayakan pendidikan tetap terjaga. Menurutnya, Gubernur Lampung perlu mencari cara agar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat mencukupi kebutuhan operasional sekolah sehingga kualitas pendidikan tetap terjaga.
Ketua KNPI Lampung, Iqbal Ardiansyah, turut menyoroti kompleksitas masalah pendidikan di provinsi ini. Ia menekankan bahwa solusi harus dicarikan secara serius oleh pemangku kebijakan karena jika satu masalah dipotong tanpa penyelesaian komprehensif, hal itu justru menimbulkan masalah baru yang berpotensi merusak nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Iqbal juga menyarankan adanya pemanfaatan silang anggaran, di mana dana infrastruktur yang kurang efisien bisa dialihkan untuk kebutuhan pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Diskusi yang dimoderatori oleh Ahmad Thoha ini menghadirkan berbagai narasumber, termasuk perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kacabdin Wilayah 1 Hamda Sukma, S.Si, M.Pd., Guru SMAN 2 Bandar Lampung, dosen FKIP Universitas Lampung Edi Siswanto, mahasiswa, serta pemerhati pendidikan. Diskusi menekankan pentingnya mendengar suara guru secara langsung, menemukan solusi yang realistis, dan menyeimbangkan anggaran agar dunia pendidikan dan kesejahteraan guru dapat berjalan seiring.
Acara ini sekaligus menjadi refleksi bagi pemerintah dan masyarakat mengenai perlunya perhatian serius terhadap guru sebagai tulang punggung pendidikan, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi benar-benar mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Lampung.***
