DJADIN MEDIA- Bandar Lampung kembali dihebohkan dengan fakta terbaru mengenai SMA swasta Siger yang selama ini diklaim milik Pemerintah Kota Bandar Lampung. Ternyata, sekolah ini belum mengurus perizinan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, dan fakta mengejutkan lainnya, kepemilikan sekolah ternyata berada di tangan yayasan perseorangan, bukan Pemkot Bandar Lampung.
Yayasan yang menaungi SMA Siger dipimpin oleh Dr. Khaidarmansyah, seorang dosen di institusi swasta Bandar Lampung sekaligus mantan Plt. Sekda dan Kepala Bappeda Bandar Lampung. Dua pengurus lainnya adalah Satria Utama selaku sekretaris dan Didi Agus Bianto sebagai bendahara. Fakta ini membuat publik mempertanyakan pernyataan Wali Kota Eva Dwiana dan salah satu anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung yang menyebut sekolah itu sebagai milik Pemkot.
Kebingungan publik bertambah karena rencana penggunaan APBD untuk sekolah ini. Bagaimana mekanisme aliran dana hibah pemerintah kota untuk yayasan milik perorangan? Apalagi, Wali Kota Eva Dwiana sebelumnya telah menandatangani peraturan yang membatasi dana hibah agar tidak mengalir terus-menerus setiap tahunnya. Dengan demikian, penggunaan APBD untuk yayasan pribadi menimbulkan pertanyaan serius soal prosedur, legalitas, dan akuntabilitas anggaran publik.
Kasus ini memunculkan spekulasi soal kemungkinan pembohongan publik. Jika sekolah yang diklaim milik Pemkot ternyata milik perseorangan, apakah ada kesalahan informasi yang disengaja atau kelalaian dalam komunikasi publik? Pertanyaan ini menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat, terutama para orang tua dan calon siswa yang sebelumnya percaya bahwa SMA Siger adalah sekolah negeri yang didukung penuh pemerintah kota.
Selain itu, publik menyoroti konsekuensi hukum dan administratif. Yayasan perseorangan wajib mengurus izin operasional dari Disdikbud Provinsi Lampung sebelum dapat menerima dana hibah dari APBD. Ketidakjelasan status hukum ini dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan dana dan sanksi bagi pihak-pihak terkait.
Para ahli pendidikan dan pengamat kebijakan publik menekankan pentingnya transparansi. “Dana publik tidak boleh mengalir ke entitas swasta tanpa mekanisme pengawasan yang jelas. Wajib ada audit, laporan pertanggungjawaban, dan izin operasional yang sah,” kata seorang pengamat.
Kasus SMA Siger kini menjadi sorotan publik dan media, memicu diskusi hangat di kalangan masyarakat Bandar Lampung tentang integritas pejabat, transparansi anggaran, dan prosedur perizinan pendidikan. Publik menuntut kejelasan: apakah pernyataan Pemkot dan DPRD benar-benar sesuai fakta atau hanya narasi untuk menutupi kepemilikan sekolah oleh yayasan perorangan.***
