DJADIN MEDIA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu proyek unggulan pemerintah kembali diterpa isu miring. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke SMA Siger 2 Bandar Lampung, sekolah bentukan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana. Pasalnya, meski sekolah ini belum terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), para siswanya kedapatan menerima jatah MBG pada Selasa, 30 September 2025.
Fenomena ini menimbulkan kontroversi luas di tengah masyarakat. Banyak sekolah di Bandar Lampung yang sudah berakreditasi resmi dan tercatat dalam Dapodik justru belum kebagian program MBG, sementara sekolah ilegal yang belum berizin malah mendapatkannya lebih dulu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius soal transparansi distribusi program bernilai miliaran rupiah tersebut.
Seorang guru pengajar Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia di SMA Siger 2, yang enggan disebutkan namanya, membenarkan bahwa siswanya ikut menerima MBG bersamaan dengan siswa SMP Negeri 44 Bandar Lampung. “Enggak kok, enggak ada yang keracunan. Makanannya enak-enak, sesuai standar makan bergizi. Kita sama dengan murid SMP Negeri, satu dapur,” jelasnya.
Guru ini menegaskan bahwa dirinya memang direkrut langsung oleh pihak yayasan dan Dinas Kota. Namun, ia mengakui sebagian besar tenaga pengajar di SMA Siger 2 sebenarnya masih berstatus guru honorer dari SMP Negeri 44, yang dipaksa mengajar mata pelajaran di tingkat SMA. Hal ini menimbulkan kekhawatiran soal standar kualitas pembelajaran, karena guru SMP dipaksa mentransfer kurikulum yang seharusnya dikhususkan untuk jenjang lebih tinggi.
Lebih jauh, publik juga menyoroti prosedur penerimaan MBG bagi sekolah ilegal ini. Pertanyaan besar muncul: yayasan mana yang menaungi dapur MBG untuk SMA Siger 2? Siapa ketua yayasannya? Bagaimana sekolah yang tidak tercatat di Dapodik bisa masuk dalam daftar penerima manfaat? Dan apakah ada unsur campur tangan pihak tertentu dalam meloloskan sekolah tersebut?
Tak tanggung-tanggung, jika dihitung, negara mengeluarkan sekitar Rp 12 juta per bulan untuk membiayai MBG di sekolah ini. Dana tersebut jelas menjadi sorotan karena dikeluarkan tanpa dasar regulasi yang sah. Situasi ini berpotensi menambah panjang daftar skandal MBG yang sebelumnya sudah tercoreng kasus dugaan keracunan, kini ditambah lagi dengan indikasi penyaluran ke sekolah ilegal.
Sayangnya, upaya konfirmasi ke pihak sekolah tak membuahkan hasil. Plh Kepala Sekolah SMA Siger 2, Udina, tidak pernah memberikan tanggapan. Guru Bahasa bernama Firman menyebutkan bahwa Udina sedang tidak berada di lokasi. Anehnya, meskipun sulit ditemui, terpantau sebuah mobil Daihatsu Rush putih selalu terparkir di halaman sekolah tersebut. Lebih mencurigakan lagi, ketika redaksi mencoba menghubungi Udina melalui WhatsApp, ia tak pernah merespons meski status akun pribadinya terlihat aktif memperbarui unggahan.
Sikap tertutup pihak sekolah menambah kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik operasional SMA Siger 2. Padahal, sekolah ini didanai oleh uang negara dan seharusnya terbuka terhadap kontrol publik serta pers. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas memberikan hak masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan dan evaluasi.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah distribusi MBG benar-benar transparan dan tepat sasaran? Ataukah program ini telah dimanfaatkan oleh kelompok tertentu demi kepentingan politik dan ekonomi? Publik menunggu jawaban tegas dari pemerintah kota maupun aparat penegak hukum. Tanpa evaluasi mendalam, skandal ini bisa merusak kredibilitas program MBG sekaligus mempermalukan dunia pendidikan di Bandar Lampung.***
