DJADIN MEDIA- Kota Bandar Lampung lagi panas, publik dibuat penasaran soal nama HF, anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung dari fraksi Golkar. Kali ini, bukan prestasi yang bikin namanya ramai, tapi isu serius yang menyeretnya: dugaan pernikahan sirih dan pengondisian proyek revitalisasi sekolah dasar untuk anggaran 2025.
Perlu dicatat, hingga saat ini HF belum dinyatakan bersalah. Menurut RMOLLampung, Ketua Badan Kehormatan Dewan Kota Bandar Lampung, Yuhadi, pada 17 November 2025 menegaskan bahwa dugaan tersebut belum bisa diproses karena belum ada laporan resmi dan bukti yang sah. Meski begitu, publik tetap penasaran dan menunggu klarifikasi resmi.
Mengulang Kisah SMA Siger
Isu ini kembali mengingatkan publik pada kasus SMA Siger yang sebelumnya sempat bikin heboh. Posisi HF kala itu ikut terseret sorotan karena dianggap kurang responsif dan transparan. Berita berjudul *Kader Wanita Golkar-Gerindra Senyap dalam Rentetan Skandal SMA Hantu The Killer Policy* sempat menyoroti sikap HF bersama Mayang Suri Djausal, juga anggota Komisi 4 DPRD.
Saat itu, kedua nama enggan menanggapi permintaan klarifikasi publik pada September 2025. HF sempat merespons, tapi jawaban yang muncul menimbulkan beberapa kesan: seolah tidak tahu-menahu, melempar isu ke ketua komisi, dan cenderung menghindari tanggung jawab. Ia menyarankan jurnalis untuk konfirmasi langsung ke ketua Komisi 4 DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah.
Isu Pernikahan Sirih dan Proyek SD
Kini, nama HF kembali viral karena isu dugaan pernikahan sirih dan pengondisian proyek revitalisasi SD 2025. Publik mempertanyakan transparansi dan integritas politisi ini, terutama karena proyek sekolah dasar menyangkut anggaran publik yang seharusnya diawasi secara ketat. Banyak warga mempertanyakan apakah ada konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang yang terjadi.
Kritikus politik dan pemerhati pendidikan menyoroti bahwa kasus ini bukan sekadar rumor, melainkan menyentuh kepercayaan publik terhadap tata kelola DPRD dan penggunaan anggaran daerah. Apalagi sebelumnya, HF juga sempat menjadi sorotan terkait SMA Siger, sehingga muncul pertanyaan: apakah pola penghindaran klarifikasi akan terulang lagi?
Publik Tuntut Klarifikasi
Masyarakat Bandar Lampung kini menuntut jawaban yang jelas. Benar atau tidaknya dugaan ini, rakyat ingin HF dan Komisi 4 DPRD memberi klarifikasi transparan. Media sosial dan forum publik ramai mempertanyakan: apakah dugaan pernikahan sirih ini berdampak pada kinerja legislatif? Apakah pengondisian proyek SD bisa merugikan kualitas pendidikan dan anggaran daerah?
Dengan sorotan yang semakin panas, perhatian kini tertuju pada langkah berikutnya dari HF. Apakah ia akan buka suara resmi? Atau isu ini tetap menggantung, seperti beberapa kasus sebelumnya? Publik berharap transparansi dan akuntabilitas bisa ditegakkan, demi menjaga kepercayaan warga Bandar Lampung terhadap politisi dan jalannya pemerintahan daerah.
Kasus ini jelas menunjukkan bahwa setiap isu, apalagi yang menyangkut integritas dan kepentingan publik, bisa langsung viral dan memicu pertanyaan mendalam dari masyarakat. Semua mata kini menunggu apakah HF akan menanggapi tekanan publik atau membiarkan isu ini terus mengambang.***
