DJADIN MEDIA- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung memberikan apresiasi terhadap langkah progresif Pemerintah Provinsi Lampung yang tengah menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, inklusif, dan berpihak kepada dunia usaha—terutama bagi pelaku usaha muda dan UMKM.
Ketua Bidang Investasi dan Kerja Sama Antar Daerah HIPMI Lampung, Muhammad Bagus Prakasa, menyebut raperda ini sebagai peluang baru bagi pelaku usaha yang selama ini dihadapkan pada tantangan birokrasi, perizinan, dan minimnya fasilitas investasi.
“Kami menyambut baik Raperda ini. Ini adalah sinyal kuat bahwa Pemprov Lampung serius membuka akses investasi yang adil, mendukung UMKM, dan mendorong pertumbuhan pengusaha muda di daerah,” ujar Bagus, Minggu (13/7/2025).
Menurutnya, kehadiran regulasi ini akan memberikan kepastian hukum dan dorongan konkret bagi investor untuk menanamkan modal di Lampung, sekaligus memperkuat daya saing daerah dalam menarik investasi jangka panjang.
Selain insentif dan kemudahan perizinan, HIPMI juga menekankan pentingnya transparansi, pendampingan usaha, serta akses yang mudah terhadap pembiayaan dan infrastruktur pendukung. Hal ini dianggap krusial agar iklim investasi tidak hanya ramah di atas kertas, tetapi juga terasa nyata di lapangan.
“Insentif tidak cukup hanya dengan keringanan pajak. Investor membutuhkan pelayanan yang cepat, akses informasi yang terbuka, serta kepastian regulasi agar keputusan bisnis bisa diambil dengan yakin,” tegasnya.
Bagus juga mendorong agar proses pembahasan raperda melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pengusaha dan pelaku usaha lokal, guna memastikan substansi aturan benar-benar menjawab kebutuhan dunia usaha.
Raperda ini sendiri menjadi bagian dari strategi Pemprov Lampung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat posisi Lampung dalam peta persaingan ekonomi nasional dan global.
Saat ini, Pansus Raperda DPRD Lampung bersama sejumlah tenaga ahli dan instansi terkait—seperti Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UMKM, hingga Dinas Kominfotik—tengah menggodok substansi aturan secara mendalam.
HIPMI Provinsi Lampung pun menyatakan komitmennya untuk terlibat aktif dalam proses penyusunan maupun implementasi raperda tersebut, agar dampaknya benar-benar terasa bagi pembangunan ekonomi daerah dan pemberdayaan wirausaha lokal.***
