DJADIN MEDIA– Puluhan tenaga honorer dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung menggelar aksi damai di Kantor DPRD Lampung, Rabu (10/9/2025). Aksi ini digelar untuk menuntut kepastian status, kejelasan regulasi, dan formasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya bagi tenaga kependidikan dan tenaga honorer non-guru yang selama bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian nasib.
Salah seorang tenaga kependidikan (tendik) dari SMA Negeri 1 Sungkai Bunga Mayang, Novita Butar Butar, menyampaikan kekecewaannya setelah 13 tahun mengabdi sebagai tenaga honorer. Menurut Novita, kondisi ini tidak hanya menyangkut gaji yang minim, tetapi juga ketidakpastian masa depan.
“Tujuan kami ke sini adalah meminta kepastian tentang status kami, khususnya honorer tenaga kependidikan di Lampung. Masa depan kami tidak jelas. Ada yang sudah belasan tahun, bahkan lebih dari 20 tahun bekerja, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan dari pemerintah,” ujar Novita.
Ia menambahkan, meskipun di sekolah tuntutan pekerjaan sangat banyak, gaji yang diterima honorer sangat minim. Menurutnya, pemerintah selama ini lebih fokus pada formasi guru, sementara tenaga kependidikan dan tenaga honorer lain terkesan diabaikan. “Tuntutan kami besar, pekerjaan banyak, tapi gaji kecil dan masa depan tidak ada. Kami butuh status, kami butuh kejelasan. Kami ingin ada regulasi yang berpihak kepada kami,” katanya.
Dalam aksinya, para honorer menyampaikan tiga tuntutan utama yang mereka harapkan dapat ditindaklanjuti oleh DPRD Lampung dan pemerintah.
Pertama, mereka meminta kejelasan dan perubahan regulasi yang memihak tenaga honorer non-guru, agar setiap tenaga honorer mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian karier. Kedua, mereka meminta prioritas dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jika tetap diusulkan sebagai pegawai paruh waktu atau mengikuti tes PPPK pada tahun depan. Ketiga, mereka meminta formasi khusus bagi honorer yang sebelumnya telah mengikuti seleksi PPPK pada 2024, namun belum mendapatkan kesempatan pengangkatan.
Aksi ini diikuti honorer dari berbagai daerah, mulai dari Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Tengah, hingga Lampung Selatan. Para peserta aksi berharap DPRD Lampung bisa menjadi jembatan untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sehingga tenaga honorer yang telah lama mengabdi mendapatkan perlakuan yang adil.
Selain itu, para honorer menekankan pentingnya dialog terbuka dengan pemerintah untuk memastikan setiap tenaga honorer memahami mekanisme pengangkatan PPPK, persyaratan, serta formasi yang tersedia. Mereka berharap kebijakan ke depan lebih inklusif dan tidak hanya berpihak pada tenaga guru, tetapi juga memperhatikan tenaga kependidikan dan tenaga honorer lainnya yang menjadi tulang punggung operasional sekolah dan instansi pemerintah.
Aksi ini menegaskan bahwa meskipun tenaga honorer telah lama mengabdi, perjuangan mereka untuk memperoleh kepastian status dan hak-hak yang layak masih menjadi isu penting di Lampung. Para honorer berharap aspirasi ini mendapat perhatian serius dari DPRD Lampung agar ke depan regulasi dan kebijakan terkait PPPK dapat lebih adil, transparan, dan berpihak kepada seluruh tenaga honorer.***
