DJADIN MEDIA– Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis kinerja mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Asisten Deputi Kemenpan RB, Agus Uji Hantara, menilai bahwa langkah Pemprov Lampung dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah menunjukkan arah yang jelas menuju birokrasi yang transparan, efisien, dan berorientasi hasil.
Apresiasi ini disampaikan Agus dalam kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (14/10/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Inspektur Provinsi Bayana, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung.
Dalam sambutannya, Agus menekankan bahwa keberhasilan implementasi SAKIP bukan hanya soal administrasi, melainkan soal perubahan budaya kerja menuju sistem pemerintahan yang profesional dan terukur. Ia menilai, tren nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi di Provinsi Lampung terus menunjukkan perbaikan positif dari tahun ke tahun, meskipun peningkatannya masih perlu dioptimalkan.
Menurutnya, sistem akuntabilitas yang kuat akan menjadi pondasi utama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Untuk itu, ia memberikan sejumlah rekomendasi agar Pemprov Lampung dapat menyempurnakan implementasi SAKIP ke depan.
“Lampung sudah berada di jalur yang tepat, namun harus terus memperkuat manajemen kinerja yang terintegrasi, meningkatkan kolaborasi lintas sektor, dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Agus.
Ia menambahkan, beberapa aspek penting yang perlu diperkuat di antaranya adalah penyusunan strategi program yang berorientasi hasil dan inovatif, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan tematik, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk analisis data dan pengambilan keputusan berbasis bukti.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa birokrasi di era modern harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Menurutnya, perubahan mindset merupakan hal mendasar dalam transformasi birokrasi.
“Transformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan memperbaiki sistem dan regulasi, tetapi juga harus dimulai dari pola pikir. Pemerintah harus hadir bukan sekadar sebagai pengatur, melainkan pelayan publik yang responsif dan solutif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Jihan.
Ia menjelaskan bahwa penerapan SAKIP menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap rupiah dari APBN maupun APBD memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Prinsip *money follows program* menjadi pedoman agar anggaran benar-benar digunakan untuk program prioritas yang berdampak langsung, bukan sekadar terserap di laporan administrasi.
“Setiap perencanaan harus terukur, setiap anggaran harus tepat sasaran, dan setiap program harus memberikan manfaat langsung. Evaluasi SAKIP bukan sekadar penilaian tahunan, melainkan momentum memperkuat komitmen untuk bekerja lebih baik, lebih transparan, dan lebih berdampak,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memaparkan bahwa Pemprov Lampung terus menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dan triwulan II tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa implementasi SAKIP kini telah diselaraskan antara program nasional dan daerah, dengan pemantauan berkala melalui aplikasi pengukuran kinerja internal.
“Bagi kami, SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif. Ini adalah alat untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah bekerja dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” jelas Marindo.
Ia juga memaparkan sejumlah capaian penting yang diraih Pemprov Lampung, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, penghargaan reformasi birokrasi, serta inovasi program berbasis digital yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan.
Marindo menegaskan bahwa Pemprov Lampung berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi hasil nyata. “Kami ingin memastikan setiap program memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Inilah esensi dari pemerintahan yang akuntabel,” ujarnya.
Melalui kegiatan evaluasi ini, Pemprov Lampung meneguhkan langkahnya dalam mewujudkan birokrasi berintegritas, profesional, dan adaptif terhadap tantangan masa depan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan menjadi kunci keberhasilan dalam membangun pemerintahan yang efektif dan dipercaya masyarakat.***
