DJADIN MEDIA— Suasana pesisir Desa Marga Sari, Kecamatan Labuan Maringgai, Lampung Timur, tampak berbeda pada Rabu (12/11/2025). Warga dan para nelayan berkumpul dengan penuh antusias menyaksikan peresmian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Nelayan (SPBUN) yang diresmikan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Joko Juliantono. Langkah ini disambut hangat oleh Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung, Kusairi Suwandi, yang menyebutnya sebagai angin segar bagi kehidupan nelayan di wilayah pesisir.
Menurut Kusairi, kehadiran SPBUN menjadi solusi nyata atas persoalan klasik nelayan yang selama ini kesulitan mendapatkan akses Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi secara adil dan legal. Ia menilai, keberadaan SPBUN akan mempercepat distribusi BBM sekaligus memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran, terutama bagi nelayan kecil yang berjuang dengan keterbatasan modal dan infrastruktur.
“SPBUN ini sangat bermanfaat karena mempermudah nelayan mendapatkan BBM subsidi secara sah dan sesuai regulasi. Dengan demikian, produktivitas dan pendapatan nelayan bisa meningkat signifikan,” ujar Kusairi Suwandi di sela kegiatan peresmian.
Lebih lanjut, Kusairi menjelaskan bahwa SPBUN bukan hanya memudahkan nelayan yang beroperasi di sekitar daratan, tetapi juga menjadi harapan bagi mereka yang melaut hingga perairan lepas. Selama ini, nelayan di wilayah terpencil sering menghadapi kendala distribusi bahan bakar akibat jarak dan infrastruktur jalan yang terbatas. Akibatnya, mereka kerap membeli BBM dengan harga lebih tinggi melalui jalur tidak resmi.
“Dengan adanya SPBUN, praktik pembelian BBM dari sumber tidak sah dapat ditekan. Ini bukan hanya melindungi nelayan, tapi juga memastikan regulasi pemerintah berjalan sesuai aturan,” tambahnya.
Selain memberikan apresiasi, Kusairi menegaskan bahwa HNSI Lampung akan terus berperan aktif dalam mengawal implementasi program ini agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para nelayan. Organisasi ini, menurutnya, akan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan nelayan, sekaligus memastikan seluruh kebijakan di sektor kelautan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
“HNSI akan terus berperan aktif memastikan kebijakan pemerintah di sektor kelautan benar-benar berdampak pada kesejahteraan nelayan. Kami juga mendorong agar program SPBUN diperluas ke seluruh wilayah pesisir Lampung,” tegasnya.
Kusairi juga menyoroti pentingnya sinergi lintas kementerian dalam mendukung keberlangsungan ekonomi maritim. Menurutnya, keberadaan SPBUN harus dibarengi dengan kemudahan akses permodalan bagi para nelayan.
Ia menilai, meski pemerintah telah menyiapkan berbagai program bantuan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), kenyataannya masih banyak nelayan yang belum bisa mengakses fasilitas tersebut karena keterbatasan dokumen, jaminan, dan pendampingan administratif.
“Kredit Usaha Rakyat sulit diakses oleh nelayan. Karena itu, kami minta Kementerian Koperasi dan UKM turut membantu mencari solusi konkret agar nelayan bisa mendapatkan akses pembiayaan usaha,” ujarnya.
Kusairi juga mendorong agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperluas jaringan distribusi BBM subsidi dan menambah jumlah SPBUN di titik-titik strategis pesisir Lampung, seperti di daerah pesisir timur dan selatan yang memiliki potensi perikanan besar namun belum memiliki fasilitas memadai.
Ia pun mengajak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam memperkuat ekosistem ekonomi maritim berbasis desa nelayan. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan sektor kelautan dan memperkuat posisi nelayan kecil dalam rantai ekonomi nasional.
“Kita minta Kementerian Kelautan dan Perikanan bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM demi kesejahteraan nelayan. Pelabuhan perikanan juga perlu diperbanyak. Menko Kemaritiman serta Menteri Kelautan dan Perikanan perlu bekerja sama mempercepat program ini,” tegas Kusairi.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Ferry Joko Juliantono dalam sambutannya menyampaikan bahwa pendirian SPBUN di Lampung Timur merupakan model percontohan nasional yang diharapkan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi maritim berbasis desa. Ia menekankan pentingnya peran koperasi nelayan dalam mengelola SPBUN agar sistem distribusi BBM menjadi lebih transparan, mandiri, dan berkelanjutan.
“SPBUN ini adalah langkah awal mewujudkan kemandirian ekonomi nelayan. Kami ingin memastikan subsidi energi benar-benar sampai ke tangan yang berhak dan dikelola secara efisien oleh koperasi nelayan,” jelasnya.
Pemerintah juga menggandeng Pertamina Patra Niaga dalam memastikan suplai dan sistem distribusi BBM berjalan lancar. Kolaborasi ini menjadi bagian penting dari transformasi tata kelola energi di sektor perikanan yang selama ini dianggap kurang efisien dan rawan penyimpangan.
Dengan dukungan penuh dari HNSI, pemerintah berharap SPBUN tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengisian bahan bakar, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi pesisir. Dalam jangka panjang, kehadiran SPBUN diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat koperasi maritim, dan menjadikan Lampung sebagai contoh daerah yang berhasil mengintegrasikan kebijakan energi, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat pesisir.
“SPBUN ini bukan sekadar fasilitas pengisian BBM, tapi simbol perubahan cara pandang terhadap nelayan. Mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi pelaku utama ekonomi maritim Indonesia,” tutup Kusairi.***
