DJADIN MEDIA– Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, mengkritik keras respons pemerintah terkait banjir besar yang melanda kawasan Panjang pada Senin, 21 April 2025. Agus menilai bahwa kejadian tersebut lebih kompleks daripada sekadar masalah teknis saluran air yang tertutup bangunan atau objek lainnya. Banjir tersebut, menurutnya, adalah cerminan dari kelemahan dalam tata kelola kota yang harus segera diatasi.
“Banjir di Panjang ini bukan hanya soal tembok Pelindo yang menghalangi drainase. Itu hanya salah satu dari banyak faktor teknis. Yang lebih penting untuk disoroti adalah kebijakan tata ruang yang lemah, pengelolaan drainase yang buruk, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah kota dan lembaga terkait,” ujar Agus saat meninjau kawasan Pidada, Panjang, yang terdampak pada Rabu, 23 April 2025.
Selain faktor curah hujan ekstrem dan aktivitas pertambangan ilegal, Agus juga menyebutkan beberapa masalah lain yang selama ini terabaikan, seperti alih fungsi lahan yang tidak berdasarkan kajian lingkungan, buruknya sistem peringatan dini bencana, dan kebiasaan masyarakat yang sering membuang sampah ke saluran air.
“Drainase kita belum mendapatkan perhatian yang memadai. Perencanaan berbasis data yang jelas sangat penting, termasuk penyusunan peta kawasan rawan banjir, sebagai dasar bagi tindakan mitigasi bencana. Tanpa langkah tersebut, banjir akan terus menjadi ancaman yang berulang setiap musim hujan,” tambahnya.
Agus juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal yang menyebabkan pencemaran, serta ketidakhadiran sistem mitigasi bencana yang cepat di daerah padat penduduk. Menurutnya, krisis seperti ini memerlukan kerja sama antara semua pihak.
“Ini bukan tanggung jawab satu pihak saja. Pemerintah kota, provinsi, Pelindo, serta masyarakat harus bersatu untuk membangun sistem pengelolaan yang berkelanjutan dan saling mendukung. Jangan ada lagi saling melempar tanggung jawab saat bencana datang,” tegasnya.
Komisi III DPRD, lanjut Agus, akan terus mendorong pembentukan tim audit tata ruang dan drainase untuk memastikan pengelolaan yang lebih baik. Ia juga meminta Pemkot Bandar Lampung segera melakukan normalisasi saluran drainase dan memperbaiki sistem peringatan dini di wilayah-wilayah rawan.
“Kami akan memanggil semua pihak terkait dan memastikan tidak ada lagi pembiaran. Banjir ini harus menjadi alarm yang menyadarkan kita bahwa pengelolaan kota kita membutuhkan perubahan yang mendasar,” tutup Agus.***
