DJADIN MEDIA— Ketua Umum Gema Puan, Ridwuan, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan kelas pekerja, di tengah gelombang PHK massal yang belum mereda.
Salah satu yang disorot Ridwuan adalah pembentukan Satgas Penanggulangan PHK, yang dinilai hanya sebagai langkah teknis tanpa dampak nyata di lapangan.
“Ada beberapa program memang mulai dibuka, tapi ya belum berjalan semestinya. Itu yang saya amati,” ujar Ridwuan pada Rabu (23/7/2025).
Menurutnya, program-program pasca pembentukan Satgas PHK belum menjawab akar persoalan yang dihadapi pekerja. Ia menegaskan bahwa menteri ketenagakerjaan harus memikul tanggung jawab langsung atas terus melonjaknya angka pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor.
“Soal PHK massal misalnya, menteri harusnya yang paling bertanggung jawab. Mereka seharusnya menyediakan lapangan pekerjaan, membuka jalan bagi masuknya investor, membangun pabrik-pabrik yang bisa menyerap tenaga kerja,” tegas Ridwuan.
Meski mengakui adanya kendala struktural seperti iklim investasi, birokrasi, dan ketidakpastian ekonomi global, Ridwuan menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus lebih dari sekadar reaktif atau simbolik.
“Banyak kendala yang sampai hari ini sangat memengaruhi. Inilah yang membuat para pekerja sulit terserap, dan angka PHK sulit ditekan,” tambahnya.
Di tengah situasi yang kian menekan kalangan buruh, Ridwuan menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satgas PHK, agar langkah-langkah pemerintah benar-benar menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan nasional dan tidak sekadar menjadi formalitas belaka.***
