DJADIN MEDIA— Pengelolaan iuran Korpri di Kabupaten Tanggamus kembali jadi sorotan publik setelah beberapa pegawai negeri sipil (ASN) menyampaikan keberatan soal pemotongan gaji mereka untuk iuran bulanan. Pegawai menyatakan bahwa meski potongan dilakukan secara formal melalui Bank Lampung, pertanggungjawaban tahunan atas penggunaan dana tersebut belum transparan.
Suherman, salah satu ASN yang bersuara, menegaskan bahwa potongan iuran mencapai 10 persen untuk golongan III dan 15 persen untuk golongan IV. “Pemotongan ini dilakukan dengan surat pernyataan yang dipaksakan ditandatangani di atas materai, seakan terlepas dari pasal pungutan liar. Kami minta audit internal membuka pertanggungjawaban dana ini,” ujarnya. Pernyataan ini menandai keberanian ASN Tanggamus untuk menuntut keterbukaan dan keadilan terkait penggunaan iuran Korpri.
Di sisi lain, Korpri Tanggamus baru-baru ini meresmikan unit usaha baru, Bengkel Korpri Auto, yang berlokasi di Jalan Lintas Barat Pekon Gisting Permai Blok 28, Kecamatan Gisting. Peresmian dilakukan oleh Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani, ditandai dengan pemotongan pita dan nasi tumpeng. Usaha bengkel ini digagas oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tanggamus dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota serta memberikan layanan ekonomi berbasis kerakyatan.
Ketua DP Korpri, Hamid Hariansyah Lubis, yang juga Sekdakab Tanggamus, menjelaskan bahwa bengkel melayani perawatan kendaraan roda dua dan roda empat, termasuk pergantian oli, aki, dan filter oli. Ke depan, bengkel akan menambah layanan servis berat. “Konsep bengkel kami adalah Ratu — Ramah, Amanah, Tegas, dan Unggul. Semua ASN anggota Korpri diharapkan memanfaatkan bengkel ini, karena hasilnya kembali untuk kesejahteraan anggota,” kata Hamid.
Bupati Dewi Handajani memberikan dukungan penuh terhadap inovasi ini. Menurutnya, keberadaan bengkel menunjukkan Korpri aktif berinovasi demi kemajuan Kabupaten Tanggamus. “Keuntungan bengkel juga akan dinikmati anggota Korpri melalui santunan dan tunjangan. Ini bukti usaha kita, oleh kita, dan untuk kita,” jelasnya. Dewi juga mendorong munculnya usaha lain seperti Korpri Mart, dengan catatan sesuai regulasi dan perundang-undangan.
Meski ada langkah positif berupa unit usaha, kritikan ASN soal transparansi dana tetap mengemuka. Suherman menegaskan, “Dulu kami takut bersuara, tapi sekarang tidak. Kami berharap Inspektorat mengaudit dana Korpri dan APH menelaah potensi penyalahgunaan. ASN Tanggamus berhak mengetahui penggunaan iuran kami.”
Kasus ini mencerminkan dilema antara pengelolaan organisasi ASN untuk kesejahteraan anggota dengan kebutuhan transparansi dan akuntabilitas dana publik. Keseimbangan antara inovasi Korpri melalui usaha seperti bengkel dan pengawasan ketat atas iuran ASN menjadi penting agar kepercayaan anggota tetap terjaga.***
