DJADIN MEDIA– Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menghadapi sorotan tajam terkait penyelenggaraan SMA swasta Siger pada pertengahan 2025 yang belum memenuhi perizinan resmi dari DPMPTSP dan Disdikbud Provinsi Lampung. Tindakan ini memunculkan tudingan sebagai bentuk individualisme anarkis, di mana pejabat publik tampak menolak otoritas eksternal dan aturan hukum formal.
Fenomena ini dapat dipahami melalui teori sosiologi David Emile Durkheim. Individualisme anarkis, menurut Durkheim, terjadi ketika seseorang menempatkan kepentingan pribadi di atas norma sosial dan institusi, sehingga melemahkan struktur kolektif masyarakat. Dalam kasus SMA Siger, keputusan melanjutkan kegiatan belajar mengajar meski belum ada izin resmi memunculkan risiko serius bagi peserta didik dan wali murid, terutama terkait legalitas ijazah di masa depan.
Berdasarkan pengamatan awal, sekolah yang dijalankan Eva Dwiana selaku Wali Kota Bandar Lampung ini mulai aktif menerima siswa tanpa terdaftar di Dapodik, database resmi pendidikan nasional. Hal ini berarti, meski peserta didik mengikuti pembelajaran selama tiga tahun, mereka berpotensi tidak memperoleh ijazah formal yang diakui secara nasional. Kondisi ini memicu ketidakpastian dan mengurangi rasa aman serta kebahagiaan tetap bagi keluarga siswa, sesuai konsep anomie Durkheim, di mana masyarakat kehilangan arah akibat lemahnya otoritas institusi.
Wali murid dan masyarakat luas mungkin belum sepenuhnya menyadari implikasi jangka panjang dari tindakan individualistis ini. Selain potensi administratif, ada juga dampak psikologis dan sosial, seperti rasa kecewa atau ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan lokal. Dalam perspektif sosiologi, fenomena ini menyoroti bagaimana kegagalan institusi publik untuk menegakkan regulasi dapat mendorong perilaku anarkis yang justru membahayakan kelompok rentan, yaitu peserta didik.
Sebagai konsekuensi, beberapa pihak menilai bahwa toleransi terhadap praktik individualisme anarkis berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial. Tokoh agama, masyarakat, dan pejabat lain yang seharusnya menjadi pengawas dan penyeimbang, tampak kurang aktif menegur atau menahan prakarsa yang menyimpang dari aturan formal. Situasi ini menegaskan pentingnya pengawasan kolektif untuk menjaga agar kebijakan pendidikan tidak menimbulkan risiko struktural bagi peserta didik dan masyarakat.
Dalam pandangan Durkheim, ketidakpatuhan terhadap hukum dan regulasi yang sistematis bisa menimbulkan anomie, kondisi di mana individu atau kelompok kehilangan pedoman moral dan tujuan hidup. Kasus SMA Siger di Bandar Lampung menjadi ilustrasi nyata bagaimana tindakan individualisme anarkis seorang pemimpin publik dapat menimbulkan dampak sosial yang luas, memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan dan institusi pemerintah secara keseluruhan.***
