DJADIN MEDIA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir langsung di Lampung untuk memperkuat integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Pelatihan Dasar Integritas dan Antikorupsi. Kegiatan ini digelar di Aula Gedung BPSDM Lampung, Bandarlampung, Selasa (2/12/2025), dan menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.
Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang menekankan pentingnya ASN menjadi teladan dalam integritas dan etika kerja. “Integritas ASN adalah fondasi utama penyelenggaraan negara. Banyak peradaban besar runtuh bukan karena perang, melainkan karena korupsi yang merusak institusi dari dalam,” tegas Gubernur Rahmat. Ia menambahkan bahwa korupsi melemahkan negara, menurunkan kepercayaan publik, membuat investor menjauh, dan menghambat pembangunan daerah.
Acara ini menghadirkan narasumber dari KPK, termasuk Galih Permana Nataregara, Pendidik Tindak Pidana Korupsi dari Deputi Pendidikan dan Pelatihan KPK RI, serta Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi Lampung, Aris Suprianto. Galih menekankan bahwa lebih dari 50 persen kasus korupsi terjadi di tingkat daerah, sehingga penguatan integritas ASN menjadi sangat krusial. “Kehadiran KPK bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil ASN sesuai aturan. Kita ingin antikorupsi jadi prinsip yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Galih juga menyoroti strategi trisula KPK: penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Penindakan memberi efek jera, pencegahan mempersempit peluang terjadinya korupsi, dan pendidikan membangun kesadaran serta pemahaman hukum bagi ASN. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan pelatihan secara maksimal dan menerapkan ilmu yang didapat dalam tugas sehari-hari, sehingga integritas menjadi budaya yang melekat di setiap unit kerja.
Gubernur Rahmat menambahkan bahwa penguatan integritas ASN berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menyoroti penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Provinsi Lampung beberapa tahun terakhir yang disebabkan oleh kualitas pelayanan yang belum optimal. “Satu pengalaman buruk bisa menciptakan persepsi negatif yang luas. Oleh karena itu, ASN harus menjadi role model dalam setiap tindakan dan keputusan,” katanya.
Lebih jauh, Gubernur Rahmat membahas tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Lampung. Meski biaya sekolah digratiskan, kualitas pendidikan tetap bergantung pada integritas guru, kepala sekolah, dan pemangku kebijakan. “Dari 17 ribu guru di Lampung, setiap tahun mereka membimbing ratusan ribu siswa. Jika integritas kuat, kualitas SDM meningkat otomatis,” jelasnya.
Selain itu, Rahmat menyinggung potensi investasi yang sempat tertahan akibat lemahnya integritas pejabat di masa lalu. Hal ini menyebabkan Lampung kehilangan potensi pendapatan ratusan miliar rupiah per tahun. Namun, perbaikan tata kelola dan peningkatan transparansi pemerintah mulai menunjukkan hasil. “Tahun ini saja nilai investasi yang masuk mencapai Rp12 triliun dengan serapan tenaga kerja 24 ribu orang. Bayangkan jika kepercayaan publik sepenuhnya pulih,” katanya.
Gubernur Rahmat menekankan bahwa pelatihan ini bukan sekadar seremonial. Para peserta diharapkan menjadi duta integritas di unit kerja masing-masing, mencontohkan perilaku antikorupsi melalui tindakan nyata, dan membangun budaya baru ASN Lampung: berintegritas, melayani, dan dipercaya. Ia juga mendorong ASN untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk pelayanan publik, pendidikan, lingkungan, olahraga, dan pendapatan daerah.
Dengan pelatihan ini, KPK dan Pemerintah Provinsi Lampung berharap ASN mampu menjadi motor perubahan, memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik meningkat dan pembangunan daerah berjalan lebih efektif.***
