DJADIN MEDIA– Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang resmi mengintegrasikan pengelolaan pelabuhan wisata Ketapang di Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran. Inisiatif ini bertujuan menjaga kearifan lokal, memperkuat keselamatan pelayaran, dan membangun destinasi wisata bahari yang berkelanjutan.
Kepala KSOP Kelas I Panjang, Hot Marojahan Hutapea, menyatakan bahwa dari 39 pulau di wilayah Pesawaran, terdapat tujuh pulau yang menjadi prioritas kunjungan wisata. “Pengawasan akan diterapkan secara ketat dan edukatif, termasuk inovasi kebijakan untuk menjamin keselamatan wisatawan dan pelestarian lingkungan,” ujarnya.
Menurutnya, Desa Batu Menyan memiliki potensi besar sebagai sentral wisata pulau, namun pembenahan infrastruktur dan sistem pariwisata harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat lokal. Salah satu fokus utama adalah pendataan kapal-kapal wisata, termasuk peningkatan standar kelayakan pelayaran.
“Wisata bahari yang berkelanjutan harus melibatkan semua pihak. Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha hingga agen perjalanan harus bersinergi,” tambah Hot Marojahan.
Kepala Desa Batu Menyan, Syahruji, menambahkan bahwa wilayahnya memiliki empat dermaga yang dikelola masyarakat dan Pemda Pesawaran, dengan jenis kapal mulai dari tradisional hingga kapal pas besar di atas 7 Gross Tonnage (GT). Namun, masih banyak kapal yang belum mengantongi izin atau sertifikasi kelaikan pelayaran.
“Sekitar 50 persen dari 300–400 kapal wisata belum tersertifikasi tahun ini. Untuk kapal di bawah 7 GT sudah hampir semuanya, tapi kapal besar masih banyak yang belum,” jelasnya.
Pihak desa, lanjut Syahruji, tengah mendorong kolaborasi antara pemilik kapal, agen travel, BUMDes, pemuda, dan lembaga lokal agar wisata bahari ini dikelola secara adil, aman, dan tertib. Peraturan Desa (Perdes) Batu Menyan juga telah mengatur hal tersebut.
Syahruji pun berharap KSOP menempatkan unit kerja tetap di Ketapang dan segera menertibkan kapal-kapal wisata yang melebihi kapasitas. “Keselamatan pelayaran adalah hal utama untuk melindungi wisatawan dan masyarakat pulau,” tegasnya.
Langkah integratif ini telah dibahas dalam pertemuan lintas sektor pada 31 Mei 2025 lalu, yang dihadiri oleh jajaran KSOP Kelas I Panjang, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, TNI AL, Basarnas, Satpol Airud, serta tokoh masyarakat dan pemuda setempat. Rapat ini memperkuat komitmen bersama dalam mendorong pendapatan asli desa melalui pelabuhan wisata yang profesional dan aman.
Dengan terjalinnya sinergi lintas pihak, pelabuhan wisata Ketapang diharapkan menjadi model pembangunan pariwisata bahari berbasis kearifan lokal yang membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.***
