DJADIN MEDIA– Dunia pendidikan di Lampung kembali menjadi sorotan usai Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menerima kunjungan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di ruang kerjanya, Rabu (24/9/2025). Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan juga forum penting untuk membahas isu-isu strategis, mulai dari kesejahteraan guru hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Dalam pertemuan itu, Wagub Jihan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus membuka akses pendidikan seluas-luasnya. Salah satu langkah nyata adalah kebijakan pembebasan iuran komite sekolah yang sudah mulai diterapkan di sejumlah daerah. Ia juga menekankan bahwa guru merupakan ujung tombak pendidikan, sehingga peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru harus ditempatkan sebagai prioritas utama.
“Guru adalah pilar pembangunan bangsa. Tanpa mereka, mustahil tercipta generasi unggul yang mampu bersaing. Karena itu, Pemprov Lampung mendorong program peningkatan kompetensi guru, memperluas akses pendidikan, sekaligus memperjuangkan kesejahteraan mereka,” tegas Jihan.
Jihan juga menyinggung keterbatasan fiskal yang masih menjadi kendala. Namun, menurutnya, keterbatasan tersebut tidak boleh menghambat semangat pemerintah dalam mengupayakan solusi. Ia memastikan regulasi baru dan program kolaboratif dengan organisasi profesi guru terus diinisiasi agar masalah-masalah klasik pendidikan dapat teratasi.
Pemerintah Provinsi Lampung membuka peluang kolaborasi dengan PGRI, termasuk melalui kampanye pendidikan bermutu. Sinergi ini diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas guru, tetapi juga mampu menumbuhkan budaya pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di Lampung.
Sementara itu, perwakilan Pengurus Besar PGRI, Dian Masunah, mengapresiasi langkah-langkah Pemprov Lampung. Ia menegaskan bahwa PGRI kini sedang menggaungkan kampanye global bersama Persatuan Guru Dunia, untuk mendorong alokasi anggaran pendidikan yang lebih memadai dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Pendidikan berkualitas adalah syarat mutlak untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Anggaran pendidikan harus benar-benar tepat sasaran, tidak boleh hanya sebatas angka dalam APBD. PGRI akan terus mengawal agar guru mendapatkan hak dan perlindungan sesuai amanat undang-undang,” ujar Dian.
Ia juga menambahkan bahwa Lampung termasuk salah satu dari enam provinsi yang dikunjungi dalam rangka sosialisasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait profesi guru. Rekomendasi tersebut menekankan bahwa guru harus diperlakukan sebagai elemen strategis dalam pembangunan berkelanjutan.
Pertemuan ini memperlihatkan bahwa perjuangan meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya soal membangun infrastruktur sekolah, tetapi juga memperkuat peran guru sebagai agen perubahan. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan PGRI, diharapkan kesejahteraan guru dapat meningkat, kualitas SDM di Lampung semakin unggul, dan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud secara nyata.***
