DJADIN MEDIA– Kabar membanggakan datang dari Provinsi Lampung. Di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, Lampung justru mencatatkan prestasi gemilang dengan inflasi terendah secara nasional pada Oktober 2025, yakni hanya sebesar 0,30 persen. Angka ini bukan hanya menjadi simbol keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga, tapi juga menandakan sinergi yang solid antara berbagai pihak dalam mengendalikan tekanan inflasi.
Data tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, pada Senin (10/11/2025). Dalam paparannya, Amalia menyebutkan bahwa inflasi nasional hingga Oktober 2025 masih berada dalam kisaran target, yaitu 2,5 ± 1 persen.
“Dari 38 provinsi di Indonesia, 37 provinsi mengalami inflasi, sementara Papua mencatat deflasi sebesar -0,92 persen. Lampung menjadi provinsi dengan inflasi terendah secara nasional, yaitu sebesar 0,30 persen,” ungkap Amalia.
Capaian ini menegaskan bahwa langkah-langkah pengendalian inflasi yang dijalankan di Provinsi Lampung berjalan efektif dan tepat sasaran. Beberapa provinsi lain justru mengalami tekanan harga yang cukup tinggi, bahkan melampaui batas atas target nasional sebesar 3,5 persen. Di antaranya Sumatera Barat dengan inflasi 3,87 persen, Riau 3,85 persen, Sulawesi Tengah 3,60 persen, dan Aceh 3,58 persen.
Amalia menambahkan bahwa kesuksesan Lampung dalam menjaga stabilitas harga tidak lepas dari kolaborasi erat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Perum Bulog, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Berbagai langkah strategis seperti penguatan pasokan bahan pangan, kelancaran distribusi, hingga pelaksanaan operasi pasar secara berkala terbukti mampu menekan lonjakan harga, terutama pada komoditas utama seperti beras, cabai, dan minyak goreng.
Selain menjaga inflasi, BPS juga mencatat bahwa ekonomi Indonesia tetap menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Pada triwulan III tahun 2025, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,04 persen secara tahunan (year-on-year). Angka ini mencerminkan daya tahan ekonomi Indonesia yang kuat di tengah tantangan global, termasuk fluktuasi harga energi dan pangan dunia.
Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di Maluku Utara dengan lonjakan fantastis sebesar 39,10 persen, disusul Sulawesi Tengah sebesar 7,79 persen, dan Kepulauan Riau 7,48 persen. Namun, tidak semua daerah menunjukkan tren positif. Dua provinsi, yakni Papua Tengah dan Papua Barat, justru mengalami kontraksi masing-masing sebesar -16,11 persen dan -0,13 persen, akibat turunnya aktivitas di sektor pertambangan dan energi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Ia menyoroti bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen daerah.
“Koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder menjadi kunci keberhasilan menjaga stabilitas harga. Kepala daerah harus terus berinovasi dalam menjaga pasokan dan mengendalikan harga di pasar agar masyarakat tidak terbebani,” tegas Tomsi.
Prestasi Lampung ini menjadi contoh nyata bahwa strategi kolaboratif dalam pengendalian inflasi bisa membuahkan hasil nyata. Upaya menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok tidak hanya berdampak pada ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah daerah.
Dengan capaian ini, Lampung bukan hanya menjadi provinsi dengan inflasi terendah nasional, tetapi juga menjadi inspirasi bagi provinsi lain dalam membangun sistem ekonomi yang tangguh, adaptif, dan berpihak pada rakyat.***
