DJADIN MEDIA— Pemerintah Provinsi Lampung terus menguatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satu langkah strategisnya dilakukan melalui Rapat Evaluasi dan Optimalisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024, yang digelar di ruang kerja Sekretaris Daerah, Kompleks Kantor Gubernur, Jumat (18/7/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, dan diikuti oleh jajaran kepala OPD, termasuk Bappeda, Plt. Kepala BPKAD Nurul Fajri, serta unsur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda).
LPPD: Cermin Kinerja Pemerintahan Daerah
Dalam arahannya, Marindo menegaskan bahwa LPPD bukan sekadar laporan administratif, tetapi alat ukur kinerja nyata penyelenggaraan pemerintahan dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini sekaligus menjadi landasan dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan ke depan.
“Kita tidak boleh puas dengan capaian saat ini. Evaluasi ini adalah momentum untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Skor “Sedang”, Target Kinerja Naik
Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Lampung meraih skor 3,53 dengan predikat kinerja “sedang” dan berada di peringkat ke-14 nasional. Capaian ini dinilai stabil, namun masih menyisakan ruang yang luas untuk ditingkatkan.
Marindo menyebut perlunya koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi LPPD (SIL-LPPD) sebagai prioritas penguatan ke depan.
“Kita butuh sistem yang lebih solid, pelaporan yang efisien, dan pemahaman indikator evaluasi yang menyeluruh. Semua ini demi tata kelola yang berkinerja tinggi dan terpercaya,” tegasnya.
Strategi LPPD 2025 Dimulai Lebih Awal
Tak hanya mengevaluasi kinerja 2024, rapat ini juga membahas persiapan penyusunan LPPD Tahun 2025. Pemprov Lampung mengambil langkah strategis dengan memulai proses lebih awal untuk memastikan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar nasional.
Langkah ini juga akan dikawal melalui pola asistensi teknis yang kolaboratif antara OPD, sehingga proses pelaporan tak lagi menjadi beban administratif semata, melainkan alat penggerak perubahan.
Sinergi untuk Hasil Nyata
Pemerintah Provinsi Lampung optimistis, dengan sinergi yang kuat antarperangkat daerah, upaya peningkatan kinerja pemerintahan akan menghasilkan output yang lebih berdampak bagi masyarakat.
“Ini bukan sekadar soal angka dalam laporan. LPPD harus menjadi refleksi kemajuan nyata di lapangan—dalam pembangunan, layanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkas Marindo.***
