DJADIN MEDIA — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mendukung tercapainya Target Nasional Program 3 Juta Rumah melalui Rapat Sinkronisasi Penyelenggaraan Program Perumahan Perkotaan Pusat dan Daerah Wilayah I Tahun 2025, yang digelar di Ruang Abung, Balai Keratun, Selasa (17/6/2025).
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, hadir langsung memimpin forum strategis ini. Dalam sambutannya, ia menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hunian layak adalah bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara.
“Mari bersatu tingkatkan perumahan, agar rakyat hidup sejahtera,” ajak Jihan penuh semangat.
Menurut Jihan, Pemprov Lampung telah mengambil sejumlah langkah konkrit, di antaranya:
- Integrasi program perumahan ke dalam RPJMD dan Renstra OPD
- Sinergi antara program pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
- Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui Program BSMS (Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera)
- Pengembangan Program Hunian Hijau Masyarakat (H2M) dan penataan kawasan kumuh secara terintegrasi
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor, mulai dari percepatan perizinan, penyediaan lahan, hingga pembangunan infrastruktur dasar kawasan perumahan.
Hingga kini, seluruh 15 kabupaten/kota di Lampung telah menerbitkan PERKADA terkait pembebasan BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung, sebagai bentuk dukungan regulatif terhadap pengembangan perumahan rakyat.
“Posisi strategis Lampung sebagai gerbang utama Sumatera menjadi potensi besar untuk pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan infrastruktur seperti tol, pelabuhan, dan bandara,” jelas Jihan.
Tak hanya itu, Pemprov Lampung juga terus menggandeng pihak swasta dan masyarakat melalui Forum PKP, Forum CSR, dan sinergi dengan BAZNAS se-Provinsi Lampung, sebagai langkah kolaboratif dalam mempercepat pemenuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok miskin ekstrem.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat keselarasan program pusat dan daerah, agar Lampung dapat menjadi model sukses pembangunan perumahan berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.***
