DJADIN MEDIA— Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah serius dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2027, melalui pembentukan dan penguatan Project Management Office (PMO) sebagai pusat integrasi data dan program.
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Senin (14/7/2025), PMO ditekankan sebagai mesin utama dalam memastikan setiap bantuan sosial tepat sasaran, berbasis data yang akurat dan menyeluruh.
“Kita butuh data yang tajam dan spesifik. Dari siapa yang tergolong miskin ekstrem, tinggal di mana, sampai apa penyebabnya. Semua itu jadi dasar dalam menentukan intervensi,” ujar Marindo.
PMO: Menyatukan Data, Menyatukan Solusi
PMO dirancang tidak hanya sebagai lembaga pengumpul data, tetapi juga sebagai penghubung antara kebijakan, pendataan, dan pelaksanaan bantuan di lapangan. Di bawah koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan OPD terkait, PMO akan menyusun peta kemiskinan, mengidentifikasi kelompok rentan, dan menyinergikan berbagai program dari pusat hingga daerah.
Tak kalah penting, menurut Mahir Bayasut dari Tim Kajian Percepatan Pembangunan Lampung, sistem ini akan merangkul CSR perusahaan, lembaga sosial, hingga bantuan perorangan, yang selama ini berjalan terpisah dan rawan tumpang tindih.
“Semua sumber bantuan akan dikonsolidasikan, didasarkan pada kebutuhan per individu, lingkungan tempat tinggal, dan terhubung langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” jelas Mahir.
Menuju Tata Kelola Berbasis Bukti
Langkah ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola sosial berbasis bukti (evidence-based policy). Pemerintah akan memiliki layering data yang rapi, memungkinkan analisis kebutuhan yang mendalam dan intervensi program yang tepat guna.
Dengan dukungan PMO, Pemprov Lampung akan memiliki sistem digital yang:
- Menyaring dan memverifikasi data kemiskinan ekstrem.
- Mengintegrasikan seluruh bantuan dari lintas instansi.
- Memantau efektivitas program sosial secara real time.
- Meningkatkan transparansi dan membangun kembali kepercayaan publik.
Sinergi Lintas Sektor dan Wilayah
Lebih dari sekadar sistem internal, PMO juga diharapkan menjadi penggerak sinergi antar-pemerintah kabupaten/kota, OPD, komunitas lokal, hingga sektor swasta, dalam upaya besar menuntaskan kemiskinan ekstrem di Lampung.
Dengan infrastruktur data yang makin solid, Provinsi Lampung kini melangkah pasti menuju pembangunan sosial yang lebih terarah, transparan, dan inklusif. Dari sini, cita-cita Indonesia bebas kemiskinan ekstrem 2027 bukan sekadar harapan, melainkan rencana yang nyata dan terukur.***
