DJADIN MEDIA– Pemerintah Provinsi Lampung melangkah maju dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan meluncurkan sistem Electronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025, Rabu (10/9/2025). Peluncuran ini berlangsung secara daring dan dipusatkan di ruang video conference Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung.
Acara dibuka secara simbolis oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo. Hadir juga Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Erizal, beserta jajaran anggota KI. Secara virtual, kegiatan diikuti oleh ratusan instansi, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/kota, Bawaslu, KPU, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, hingga kepala desa serta sekolah menengah atas di seluruh Lampung.
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan yang transparan. “Badan publik memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya. Layanan ini harus cepat, tepat, dan mudah diakses agar publik dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan,” tulis Gubernur. Ia juga menegaskan bahwa e-Monev menjadi inovasi penting di era digital untuk memantau kepatuhan badan publik terhadap prinsip keterbukaan informasi, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Erizal, menyebutkan bahwa pada 2025, sebanyak 246 badan publik mengikuti e-Monev. Rinciannya, 111 pimpinan badan publik mengikuti sesi pertama, sementara 135 lainnya mengikuti sesi kedua. “E-Monev bukan sekadar instrumen administratif, melainkan sarana strategis untuk mengukur tingkat kepatuhan dan konsistensi badan publik dalam menyediakan informasi terbuka bagi masyarakat. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun sebagai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Erizal.
Lebih lanjut, Erizal menjelaskan bahwa e-Monev 2025 bertujuan menjamin hak warga negara atas informasi publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem ini juga berfungsi mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang muncul di lapangan, memberikan umpan balik, serta solusi yang dapat diterapkan untuk perbaikan ke depan.
Aspek yang diukur dalam e-Monev mencakup kemampuan badan publik menyediakan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, pengelolaan sistem layanan informasi, serta mekanisme uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan. Hasil pengukuran akan digunakan untuk menetapkan kategori kepatuhan badan publik, sehingga pemerintah dapat mengetahui instansi mana yang telah menjalankan keterbukaan informasi secara optimal dan mana yang masih perlu pembenahan.
Gubernur Lampung menekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam e-Monev akan memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan partisipasi publik, dan mendorong pembangunan yang inklusif. “Transparansi yang lebih baik akan memperkuat demokrasi lokal dan menjadikan Lampung sebagai contoh praktik pemerintahan modern yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tulisnya.
Selain meningkatkan transparansi, e-Monev 2025 diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga publik, dan masyarakat. Dengan data dan laporan yang dihasilkan, pemerintah dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh, merumuskan strategi perbaikan layanan informasi, serta memastikan setiap badan publik menjalankan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Peluncuran e-Monev 2025 juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang hak konstitusional mereka untuk memperoleh informasi publik. Melalui sistem ini, warga Lampung dapat lebih mudah mengakses informasi, memantau kinerja badan publik, dan ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan serta pengawasan pemerintahan.
Erizal menambahkan bahwa keberhasilan e-Monev akan menjadi indikator penting dalam membangun good governance di Lampung. Transparansi, akuntabilitas, dan inovasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, modern, dan terpercaya di era digital.
Dengan peluncuran E-Monev 2025, Provinsi Lampung membuktikan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kepercayaan publik, dan menjadikan keterbukaan informasi sebagai fondasi pembangunan yang demokratis dan berkelanjutan.***
