DJADIN MEDIA — Upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung memasuki babak baru. Melalui Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) se-Provinsi Lampung 2025, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk menyatukan langkah dan strategi menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam sambutannya di Gedung Pusiban, menekankan pentingnya percepatan program Desaku Maju dan implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan.
“Desaku Maju menjadi payung program terpadu berbasis desa yang dapat diadopsi, dikembangkan, dan dimodifikasi sesuai karakteristik wilayah. Dengan pendekatan ini, pengentasan kemiskinan diharapkan lebih efektif dan menyentuh akar persoalan,” ujar Jihan yang juga Ketua TKPKD Provinsi Lampung.
Wagub juga mengajak seluruh kabupaten/kota untuk mengoptimalkan strategi kebijakan: pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan.
Lampung mencatat capaian positif dengan pertumbuhan ekonomi 5,47 persen (yoy) pada triwulan I 2025 — tertinggi se-Sumatera. Inflasi terkendali di angka 3,24% (Mei 2024), pengangguran menurun, dan angka kemiskinan terus menyusut menuju target 9,5–10% pada 2025.
“Kita perlu perencanaan yang matang, strategis, dan berbasis data akurat, agar setiap program benar-benar menyentuh masyarakat miskin,” tegas Jihan.
Sinergi lintas sektor dan wilayah dinilai krusial dalam menghapus kemiskinan ekstrem. Wagub menegaskan empat pilar strategi pengentasan kemiskinan sesuai RPJMN 2025-2029:
✅ Stabilitas ekonomi makro dan pertumbuhan inklusif
✅ Pengurangan beban pengeluaran
✅ Peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja
✅ Penyediaan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah
Puncak acara diwarnai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-Lampung sebagai Ketua TKPKD kabupaten/kota, menegaskan sinergi menuju Lampung bebas kemiskinan.***
