DJADIN MEDIA– Pemerintah Provinsi Lampung memastikan siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan ini ditegaskan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, dalam kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di Swiss-Belhotel, Kamis (28/8/2025).
Dalam pemaparannya, Ganjar Jationo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan BPS dalam menggerakkan sumber daya yang ada. Menurutnya, meskipun kompetensi dari masing-masing instansi memiliki fokus berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni menghasilkan data yang akurat sebagai fondasi pembangunan.
“Kami punya sumber daya, BPS juga punya sumber daya. Kompetensinya memang berbeda, tetapi kita sama-sama pemerintah yang memiliki tanggung jawab menyediakan data yang valid. Kita sadar betul bahwa data sangat penting untuk perencanaan. Semua sumber daya yang dimiliki BPS maupun pemerintah daerah bisa kita gerakkan bersama-sama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ganjar menambahkan bahwa sosialisasi terkait Sensus Ekonomi 2026 harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat desa. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami manfaat langsung dari sensus ini, terutama dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan yang berbasis data. Ia berharap partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dapat terwujud agar hasil sensus benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi riil di Lampung.
Di kesempatan yang sama, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, menjelaskan secara detail tujuan pelaksanaan SE2026. Ia mengatakan bahwa sensus ini berbeda dengan sensus penduduk atau pertanian karena fokus utamanya adalah mengumpulkan data dasar seluruh kegiatan ekonomi non-pertanian. Data tersebut akan digunakan sebagai pijakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah.
“SE2026 menjadi momentum penting karena data yang terkumpul akan menjadi landasan dalam merancang strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Informasi yang dihasilkan tidak hanya menyangkut unit usaha berskala besar, tetapi juga usaha mikro dan kecil yang jumlahnya sangat banyak dan menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” terang Ahmad Riswan.
Pelaksanaan SE2026 akan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026, dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia. Data yang dihimpun mencakup berbagai sektor usaha di luar pertanian, mulai dari perdagangan, jasa, hingga industri kreatif. Selain itu, BPS juga akan mengintegrasikan perkembangan ekonomi digital, pemanfaatan data spasial, serta mengedepankan prinsip keberlanjutan agar hasil sensus lebih relevan dengan dinamika ekonomi modern.
Ahmad Riswan menambahkan bahwa keberhasilan sensus ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah. Oleh karena itu, koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar pelaksanaan berjalan lancar. “Kami berharap dukungan penuh dari semua pihak, karena tanpa data yang lengkap dan akurat, perencanaan pembangunan bisa salah arah. SE2026 adalah langkah penting untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat,” tegasnya.
Dengan adanya dukungan kuat dari Pemerintah Provinsi Lampung, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat berlangsung optimal. Data yang dihasilkan tidak hanya akan memperlihatkan gambaran kondisi perekonomian di Lampung, tetapi juga memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional. Lebih dari itu, SE2026 menjadi salah satu upaya untuk memperkuat pondasi pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, serta berbasis pada potensi nyata yang dimiliki masyarakat.***
