DJADIN MEDIA– Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kalianda mengambil langkah strategis dalam memperkuat integritas dan transparansi dengan menggelar kegiatan Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) kepada masyarakat sekitar, Selasa (14/10/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya nyata Lapas Kalianda dalam mendukung program pencegahan tindak pidana korupsi serta memperkuat komitmen institusi menuju Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dalam acara yang dihadiri oleh masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, serta pegawai Lapas, materi yang disampaikan mencakup pengertian gratifikasi, bentuk-bentuknya, hingga mekanisme pelaporan yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan hukum. Sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menolak segala bentuk gratifikasi, termasuk hadiah, uang, atau fasilitas yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Kegiatan ini tidak hanya berupa penyuluhan formal, tetapi juga menghadirkan sesi dialog interaktif. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber terkait prosedur pelaporan gratifikasi, kendala yang mungkin ditemui, dan langkah-langkah yang dapat diambil jika menemukan indikasi penerimaan gratifikasi di lingkungan kerja atau masyarakat. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, menandakan meningkatnya kesadaran kolektif terhadap praktik anti-korupsi.
Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda, Beni Nurrahman, menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya membangun budaya kerja yang berintegritas di lingkungan Lapas. “Sosialisasi ini bukan sekadar formalitas atau kewajiban administratif. Ini adalah langkah konkret untuk menanamkan nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Kami ingin memastikan seluruh pegawai dan masyarakat memahami bahwa gratifikasi tidak boleh ditoleransi, dan semua laporan akan diproses secara terbuka dan aman,” ujarnya.
Lebih lanjut, Beni menekankan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana membangun kepercayaan publik terhadap layanan Lapas Kalianda. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang mekanisme pengendalian gratifikasi, masyarakat diharapkan mampu menjadi pengawas sosial yang aktif, sehingga praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan.
Selain itu, Lapas Kalianda juga menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan Zona Integritas melalui berbagai program, termasuk pelatihan integritas bagi pegawai, evaluasi internal, dan peningkatan kualitas layanan publik. Program ini sejalan dengan arahan Kementerian Hukum dan HAM untuk menciptakan lembaga pemasyarakatan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan profesional.
Dengan kegiatan sosialisasi ini, Lapas Kalianda berharap dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah dan lembaga publik lainnya di Lampung dalam membangun budaya anti-korupsi yang kuat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bebas dari praktik gratifikasi.***
