DJADIN MEDIA – Pagi hari, Senin 1 September 2025, suasana di jalan-jalan arteri Rajabasa hingga Teluk Betung berubah drastis menjadi lautan massa mahasiswa. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lampung berkumpul sejak pukul 07.00 WIB, mempersiapkan diri untuk melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, yang menjadi titik fokus aspirasi publik.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Para mahasiswa datang dengan atribut lengkap, poster, spanduk, dan sorak-sorai yang membahana, menandakan semangat mereka yang menyala-nyala. Ratusan motor roda dua pun membentuk barisan yang kokoh di sepanjang jalan, menjadi simbol kekuatan kolektif mahasiswa yang tak terbendung.
Massa bergerak melewati papan reklame yang menampilkan wajah Wali Kota Bandar Lampung, yang akrab dijuluki “The Killer Policy.” Julukan ini muncul karena serangkaian kebijakan kontroversial Wali Kota, yang menurut mahasiswa, telah melanggar lebih dari lima peraturan perundang-undangan, mulai dari kebijakan pembangunan SMA Swasta Siger hingga pengelolaan anggaran yang dinilai tidak transparan. Reklame itu kini menjadi simbol perlawanan, sebagai pengingat bahwa kebijakan yang lahir dari kekuasaan bisa berubah menjadi instrumen yang menindas rakyat.
Ketua aksi dari Koalisi Mahasiswa Lampung, Aditya Pratama, menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan semata-mata menuntut perubahan administratif, tetapi juga menegakkan supremasi hukum. “Hari ini kami hadir bukan hanya untuk berteriak, tapi untuk menegaskan bahwa kebungkaman bukan pilihan. Kompromi dengan ketidakadilan bukan jalan keluar. Kekuasaan yang melanggar hukum harus ditegakkan pertanggungjawabannya,” ujar Aditya di tengah riuh massa.
Rute aksi dimulai dari kawasan Rajabasa, melewati Jalan Pulau Kemaro, Teluk Betung, hingga akhirnya berkumpul di depan DPRD Lampung. Sepanjang perjalanan, mahasiswa membagikan selebaran edukatif mengenai pelanggaran kebijakan dan implikasinya bagi masyarakat, sekaligus mengingatkan warga agar tetap aman dan tidak terprovokasi oleh oknum yang mencoba mengadu domba.
Aksi 1 September 2025 ini menegaskan bahwa mahasiswa Lampung menempatkan diri di garis depan perjuangan hukum dan keadilan. Mereka menuntut transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap aturan yang seharusnya melindungi kepentingan publik. Demonstrasi ini juga menjadi momentum untuk menyoroti bahwa kebijakan “pembunuh aturan” yang dihasilkan pemerintah daerah tidak boleh dibiarkan merugikan rakyat, dan bahwa generasi muda memiliki peran vital dalam mengawal demokrasi dan supremasi hukum.
Para pengamat menilai, aksi ini bukan sekadar simbol perlawanan, tetapi juga menjadi indikator meningkatnya kesadaran politik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dengan semangat damai namun tegas, mahasiswa Lampung berupaya membangun narasi baru: bahwa kontrol sosial dan partisipasi publik adalah fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.***
