DJADIN MEDIA— tepat satu abad setelah Indonesia merdeka. Di cakrawala masa depan itu, Kota Baru Lampung di Jati Agung bukan lagi sekadar lahan kosong, melainkan sebuah kota modern yang hidup, cerdas, dan berkelanjutan. Dari udara terlihat kendaraan listrik tanpa suara meluncur di jalur bebas polusi, menghubungkan gedung pemerintahan, kawasan perumahan hijau, kampus riset, dan taman keanekaragaman hayati yang luas. Gedung-gedungnya memantulkan cahaya matahari lewat panel surya di atapnya, sementara di bawah rindang pepohonan, anak-anak bersepeda menuju sekolah dengan aman dan gembira. Tak ada lagi polusi, hanya harmoni antara manusia, teknologi, dan alam — potret ideal peradaban masa depan di ujung selatan Sumatra.
Namun, visi tersebut bukan utopia. Ia adalah kemungkinan nyata bila Lampung berani berpikir ulang tentang arah pembangunan kotanya — bukan hanya mengejar infrastruktur, tetapi membangun peradaban baru yang berlandaskan ekologi, kolaborasi, dan kesadaran manusia. Kota bukan sekadar ruang fisik dengan gedung dan jalan, melainkan organisme sosial yang berdenyut, bernapas, dan berpikir melalui kebijakan publik, ekonomi, serta nilai-nilai warganya. Karena itu, membangun kota berarti menumbuhkan kesadaran kolektif — proyek kemanusiaan yang rasional sekaligus spiritual.
Kota Baru Lampung seharusnya menjadi simbol perubahan paradigma. Data dari Public Housing and Settlement Information Center (2024) mencatat bahwa 37 persen warga Lampung masih mengalami backlog perumahan, dan seperempat di antaranya tinggal di rumah tidak layak huni. Maka, pembangunan kota ini harus menjadi solusi ganda: menyediakan hunian layak dan menciptakan lingkungan yang sehat, hijau, dan produktif. Pembangunan berbasis konsep eco-smart city bukan hanya pilihan modern, tapi juga keharusan etis: membangun tanpa merusak, maju tanpa menindas alam.
Kunci keberhasilan visi besar ini terletak pada kolaborasi. Konsep pentahelix menjadi fondasi penting: pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media harus bersinergi. Pemerintah berperan sebagai pengarah dan penjaga keberlanjutan lintas periode; dunia usaha dan asosiasi seperti Himperra menggerakkan investasi hijau dan perumahan ramah energi; akademisi seperti ITERA merancang teknologi efisien, sistem transportasi listrik, serta manajemen air berbasis sensor digital. Komunitas menjadi pengawas moral, memastikan pembangunan berpihak pada rakyat kecil, sementara media berfungsi sebagai jembatan transparansi dan edukasi publik. Ketika lima unsur ini bergerak seirama, akan tercipta harmoni pembangunan yang kokoh dan berkeadilan.
Pemerintah Provinsi Lampung kini telah menyiapkan rencana pengembangan Kota Baru seluas ±1.308 hektare di Jati Agung, mencakup pusat pemerintahan, koridor pendidikan, serta kawasan perumahan sekitar 263 hektare. Rencana tersebut masuk dalam prioritas RPJMD 2025–2029 dan mendapat dukungan DPRD untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, serta fasilitas publik. Namun, tantangan terbesar tetap pada pembiayaan dan tata kelola. Di sinilah pentingnya inovasi pendanaan seperti Kredit Program Perumahan (KPP) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Skema ini bisa menjadi katalis ekonomi, memungkinkan pengembang lokal membangun rumah hijau dengan bunga rendah, sekaligus membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Selain itu, konsep blended finance — gabungan dana pemerintah, swasta, CSR perusahaan, serta obligasi hijau daerah — dapat mempercepat realisasi proyek tanpa membebani APBD. Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Kota Baru (SPV) menjadi langkah penting untuk menjamin kontinuitas proyek di tengah dinamika politik. SPV ini harus dikelola secara profesional dan transparan, memanfaatkan sistem digital untuk memantau izin, pembebasan lahan, hingga dampak lingkungan secara real-time. Di sisi lain, regulasi tata ruang, sertifikasi lahan, dan insentif fiskal harus segera dirampungkan agar menumbuhkan kepercayaan investor dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Kota Baru Lampung juga memiliki potensi besar menjadi laboratorium ekonomi sirkular pertama di Sumatra. Bayangkan pengelolaan limbah berbasis komunitas, energi listrik dari panel surya bersama, taman keanekaragaman hayati seluas 5 hektare sebagai paru-paru kota, hingga kawasan komersial rendah karbon yang memprioritaskan produk UMKM lokal. Dalam kerangka ini, kota tidak lagi menjadi pusat konsumsi semata, melainkan ruang regenerasi — tempat manusia belajar hidup berdampingan dengan teknologi tanpa merusak alam.
Konsep yang diungkapkan oleh filsuf ekonomi Tim Jackson, “prosperity without growth”, menjadi sangat relevan: kesejahteraan sejati bukan diukur dari pertumbuhan ekonomi tanpa batas, melainkan dari kualitas hidup, solidaritas sosial, dan keseimbangan ekologis. Kota Baru Lampung harus menjadi manifestasi gagasan itu — kota yang maju secara teknologi, namun tetap berakar pada nilai kemanusiaan dan keberlanjutan.
Bayangkan dua puluh tahun dari sekarang, kita menengok kembali melalui jendela waktu. Kota Baru Lampung telah menjadi magnet investasi hijau, pusat pemerintahan modern yang efisien, serta ruang hidup yang menyehatkan fisik dan jiwa. Warga hidup dalam harmoni sosial, tanpa kesenjangan ekstrem. Generasi muda bekerja di sektor energi bersih dan teknologi hijau, sementara generasi tua menikmati hari di taman komunitas yang asri. Kota ini tumbuh bukan dari beton dan baja semata, tetapi dari kesadaran bersama untuk menjaga bumi.
Membangun kembali Kota Baru Lampung bukan sekadar proyek fisik, tetapi perjalanan spiritual kolektif menuju masa depan yang berkelanjutan. Ketika pemerintah, pengusaha, akademisi, komunitas, dan media bersatu dalam satu visi ekologis dan moral, maka kota yang dihasilkan bukan hanya tempat tinggal, melainkan tempat tumbuhnya peradaban. Seperti kata Martin Heidegger, manusia tidak hanya “tinggal di bumi”, tetapi “menjaga bumi agar layak ditinggali.” Di situlah makna terdalam eco-smart city — membangun dengan hati, hidup berdampingan dengan alam, dan mewariskan masa depan yang layak bagi generasi berikutnya.***
