DJADIN MEDIA – Partai NasDem kini berada di tengah sorotan tajam publik menyusul pernyataan Ahmad Sahroni yang menyebut istilah “orang tolol sedunia” kepada siapa saja yang ingin membubarkan DPR. Pernyataan ini memicu gelombang kritik luas, karena dianggap tidak hanya menyinggung aspirasi publik, tetapi juga menghina sejarah dua tokoh besar bangsa: Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, dan Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Sejarah mencatat langkah berani Soekarno pada 5 Maret 1960 ketika membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Tindakan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, menunjukkan kemampuan presiden mengambil keputusan strategis demi stabilitas politik nasional pada masa itu.
Demikian pula, Gus Dur pada 23 Juli 2001 mengeluarkan Maklumat Presiden yang membekukan MPR/DPR RI, sebuah langkah berani dalam menghadapi dinamika politik pasca-reformasi. Keputusan Gus Dur tercatat sebagai bagian dari upaya menjaga kelangsungan demokrasi dan memperkuat legitimasi pemerintah, meski diwarnai kontroversi politik yang cukup tinggi.
Dengan latar sejarah tersebut, pernyataan Ahmad Sahroni dianggap tidak hanya sembrono, tetapi juga melukai marwah bangsa dan merendahkan warisan politik dua presiden yang berperan besar dalam sejarah demokrasi Indonesia. Ucapan yang menyudutkan siapa pun yang berpendapat berbeda terhadap DPR, dianggap mencederai nilai-nilai demokrasi dan menghina tokoh yang telah mengukir sejarah penting bagi rakyat.
Tekanan publik semakin menguat agar Partai NasDem mengambil tindakan tegas. Banyak pengamat politik menilai bahwa menonaktifkan Sahroni sementara tidak cukup; langkah yang layak adalah memecatnya sebagai kader dan anggota DPR RI. Hal ini tidak hanya untuk menjaga wibawa partai, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah bangsa serta pendidikan politik bagi generasi muda agar menghargai proses demokrasi yang telah diwariskan oleh pendahulu bangsa.
Selain itu, komentar Sahroni menimbulkan perdebatan mengenai etika politik dan tanggung jawab wakil rakyat dalam menyampaikan pendapat. Sebagai anggota DPR RI, setiap pernyataan yang dilontarkan memiliki bobot hukum dan politik yang besar. Ucapan yang kontroversial dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan menurunkan citra partai secara keseluruhan.
Kini, masyarakat sipil, akademisi, dan pengamat politik menyerukan agar NasDem menunjukkan integritas dan konsistensi nilai partai dalam menegakkan disiplin internal. Pemecatan Sahroni dianggap sebagai langkah strategis untuk membuktikan bahwa partai menempatkan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap sejarah bangsa di atas kepentingan individu.***
