DJADIN MEDIA– Suasana duka dan kemarahan melanda ibu kota setelah seorang driver ojek online bernama Affan Kurniawan tewas setelah dirangsek rantis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis malam (28/8/2025). Kejadian ini menyoroti ketegangan yang memuncak antara aparat keamanan, rakyat, dan struktur pemerintahan, yang memunculkan pertanyaan besar terkait prioritas dan perlindungan warga.
Rantis yang digunakan merupakan produksi PT Pindad, perusahaan industri pertahanan dalam negeri, dengan harga miliaran rupiah yang dibiayai melalui anggaran negara. Ironisnya, alat yang seharusnya melindungi warga justru menimbulkan korban jiwa dari kalangan rakyat yang taat membayar pajak dan mengandalkan perlindungan negara. Indikasi kegagalan pengelolaan keamanan nasional ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai profesionalisme aparat di lapangan.
Saksi mata melaporkan, kendaraan taktis tersebut sempat berhenti sejenak sebelum kemudian menabrak Affan Kurniawan hingga tewas. Kepanikan yang muncul akibat kedatangan puluhan massa dari arah belakang tampaknya memicu pengambilan keputusan yang tergesa-gesa dan tragis. Peristiwa ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan ketenangan aparat keamanan di tengah situasi yang menegangkan.
Kejadian ini terjadi di tengah krisis ekonomi yang melanda sebagian masyarakat. PHK massal akibat efisiensi perusahaan industri dan praktik korupsi yang marak memperburuk kondisi kehidupan rakyat. Di sisi lain, isu kenaikan gaji DPR dan biaya sewa kontrakan yang dinilai fantastis untuk anggota legislatif memicu ketidakpuasan publik. Rakyat mempertanyakan apakah para wakil rakyat benar-benar memahami penderitaan masyarakat yang setiap hari berjuang untuk bertahan hidup.
Tragedi Pejompongan menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana aparat yang didanai negara dan rakyat bisa kehilangan kendali hingga menimbulkan korban? Bagaimana prioritas pemerintah dalam menjamin keselamatan warganya di tengah ketegangan sosial dan politik yang meningkat? Kejadian ini menjadi simbol kegagalan sistem keamanan dan pengelolaan negara yang efektif, ketika rakyat menjadi korban dalam kondisi yang seharusnya bisa diantisipasi.
Publik menuntut investigasi menyeluruh dan pertanggungjawaban aparat yang terlibat, serta langkah-langkah konkret untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama, bahkan ketika menghadapi situasi massa dan protes publik, agar negara tetap bisa hadir sebagai pelindung dan penjamin hak hidup rakyatnya.***
