DJADIN MEDIA – Tim Panitia A dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Pringsewu melakukan inspeksi lapang terhadap aset milik PT PLN (Persero) di Pekon Pujiharjo, Kecamatan Pagelaran, Selasa (18/11/2025). Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah konkret untuk memastikan status kepemilikan tanah dan penetapan batas bidang secara resmi.
Kepala BPN Pringsewu, Ulin Nuha, menjelaskan bahwa pemeriksaan lapang ini merupakan tindak lanjut dari permohonan resmi PT PLN terkait kejelasan legalitas aset dan batas bidang yang dimiliki. Menurutnya, proses ini penting agar data administrasi yang diajukan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan, sekaligus mencegah potensi sengketa di masa mendatang.
“Tim kami menurunkan Panitia A untuk melakukan pengukuran langsung, pengamatan lapangan, pengecekan fisik aset, hingga verifikasi dokumen administrasi. Selain itu, kami juga mengumpulkan keterangan dari masyarakat sekitar yang mengetahui kondisi lokasi,” jelas Ulin Nuha.
Kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh dengan metode pengukuran dan dokumentasi lapangan, termasuk pemetaan titik koordinat dan peninjauan batas fisik tanah. Tim Panitia A juga mendata potensi tumpang tindih tanah dengan aset lain yang berada di sekitar lokasi agar pengelolaan aset PT PLN ke depan lebih terjamin secara hukum.
Ulin Nuha menegaskan bahwa langkah ini merupakan prosedur standar Kantor Pertanahan dalam memastikan setiap aset yang masuk proses administrasi memiliki kepastian hukum, batas yang jelas, dan data yang akurat. “Tujuannya adalah mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun sengketa di kemudian hari. Kepastian hukum atas aset strategis seperti milik PLN sangat krusial untuk mendukung kelancaran pengelolaan dan pemanfaatannya,” tambahnya.
Selain pengukuran fisik dan verifikasi dokumen, tim juga melakukan sosialisasi kepada warga setempat terkait hak dan kewajiban mereka dalam lingkup aset yang diperiksa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan aset negara maupun perusahaan strategis.
Hasil dari pemeriksaan lapangan ini nantinya akan menjadi bahan kajian dan penetapan resmi oleh Kantah Pringsewu sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan langkah ini, Kantor Pertanahan menunjukkan komitmennya dalam mendukung administrasi pertanahan yang tertib, akurat, dan bebas dari potensi konflik hukum.***
