DJADIN MEDIA– Pemerintah Provinsi Lampung melalui Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Program Prioritas Nasional 2025 secara daring dari Command Center Lantai 2, Senin (30/6/2025). Rapat ini menjadi ajang sinergi nasional antara pusat dan daerah untuk mempercepat realisasi tiga program strategis: pembangunan 3 juta rumah, pelayanan kesehatan gratis, dan pengendalian inflasi.
Rakor dibagi dalam tiga sesi. Sesi pertama dipimpin oleh Dirjen Perumahan Perdesaan Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd. yang menegaskan target ambisius pembangunan tiga juta rumah terbagi rata di wilayah perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Imran mendorong pemda agar tidak ragu mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) serta menyusun regulasi seperti pembebasan BPHTB dan retribusi PBG sesuai SKB 3 Menteri.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan CSR dalam membangun rumah untuk rakyat dan mendesak pemda memantau kualitas rumah subsidi agar tak melanggar tata ruang atau disusupi pungli perizinan.
“Ketersediaan lahan milik pemerintah daerah adalah kunci percepatan pembangunan rumah rakyat. Kami butuh komitmen dari daerah,” tegasnya.
Sesi kedua menyoroti evaluasi Program Kesehatan Gratis oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang menyasar pemeriksaan massal, pembangunan RS tipe D ke C di wilayah 3T, serta penanganan TBC. Pemerintah menargetkan 50 juta penerima manfaat tahun ini dari total 280 juta jiwa.
“Mohon dukungan penuh dari kepala daerah agar program Presiden ini bisa dirasakan seluruh masyarakat,” ucap Budi.
Sesi ketiga membahas tren inflasi, dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi pangan harian (IPH) di Lampung menurun, terutama dipengaruhi oleh turunnya harga bawang putih, cabai merah, dan beras. Namun, Kabupaten Tulang Bawang mencatat kenaikan IPH tertinggi, dipicu lonjakan harga cabai rawit dan daging ayam ras.
Tomsi menyebut dua komoditas yang perlu perhatian khusus nasional: minyak goreng dan beras. Ia juga memaparkan hasil evaluasi daerah-daerah yang berhasil mengendalikan inflasi dengan menerapkan enam langkah konkret, seperti operasi pasar murah, sidak, dan gerakan menanam.
“Kami apresiasi kepala daerah yang bekerja nyata menekan inflasi. Lampung patut berbangga karena Kabupaten Pringsewu dan Lampung Tengah masuk dalam daftar 90 pemda terbaik,” pungkasnya.
Dengan semangat gotong royong, program nasional seperti pembangunan rumah, layanan kesehatan gratis, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dapat menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah rakyat.***
