DJADIN MEDIA— Pemerintah Provinsi Lampung baru saja mencatatkan pencapaian luar biasa dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Berdasarkan data yang dirilis per 10 Mei 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 30,23%, sementara belanja daerah tercatat sebesar 24,62%. Angka ini tidak hanya melampaui rata-rata nasional, tetapi juga merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.
“Capaian ini adalah hasil dari langkah percepatan fiskal yang luar biasa pada Maret hingga April 2025. Kami telah merespons dinamika fiskal dengan cepat dan tepat, yang akhirnya mendorong pencapaian ini,” ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam keterangannya kepada wartawan.
Dari Tertinggal Menjadi Rujukan Nasional
Menariknya, hanya beberapa hari sebelum pencapaian ini, pada 7 Mei 2025, data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat mencatat Lampung sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah kedua secara nasional. Namun, dengan langkah percepatan fiskal yang sigap pada bulan Maret dan April 2025, realisasi pendapatan Lampung meningkat lebih dari 21 poin persentase, dan belanja naik hampir 19 poin.
Fiscal Shock Response yang Tepat
Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA., akademisi dan peneliti keuangan publik dari Universitas Lampung serta pengurus ISEI Lampung, memberikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian ini. Menurutnya, langkah Pemprov Lampung dalam merespons tantangan fiskal merupakan contoh yang sangat baik dalam mengatasi dinamika ekonomi yang berkembang.
“Capaian ini menunjukkan kapasitas fiskal yang tanggap terhadap perubahan. Pemprov Lampung bukan hanya melakukan eksekusi yang cepat, tetapi juga berani melakukan perubahan sistematis yang memberi dampak langsung ke masyarakat,” ujar Dr. Saring.
Tiga Langkah Strategis Pemprov Lampung
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal merespons kritik dari pemerintah pusat dengan tidak membela diri, melainkan dengan mengambil tiga langkah strategis untuk memperbaiki pengelolaan anggaran daerah:
- Menyelaraskan penatausahaan kas dengan progres pembangunan yang nyata.
- Mengintegrasikan Dana BOS dan BLUD dalam sistem pelaporan untuk meningkatkan transparansi.
- Memastikan efisiensi perputaran kas agar dana dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung masyarakat.
Langkah-langkah ini selaras dengan arahan Mendagri Tito Karnavian bahwa belanja pemerintah harus menjadi penggerak ekonomi. Pemprov Lampung pun menjawab tantangan tersebut dengan kerja nyata.
Fiscal Leadership yang Adaptif dan Solutif
Dr. Saring menambahkan, strategi fiskal yang dilakukan oleh Lampung mencerminkan fiscal leadership yang tidak hanya solutif tetapi juga berbasis data yang akurat. Lampung kini bukan lagi provinsi yang tertinggal dalam hal pengelolaan anggaran daerah, tetapi justru menjadi rujukan nasional dalam mempercepat belanja anggaran dan tata kelola fiskal yang adaptif.
“Pemerintah yang kuat bukanlah yang sempurna sejak awal, tetapi yang cepat belajar dan memperbaiki diri,” tambahnya, menilai langkah Pemprov Lampung sebagai contoh keberhasilan dalam pengelolaan anggaran yang efektif dan responsif.
Dengan pencapaian luar biasa ini, Pemprov Lampung semakin memperlihatkan kemampuannya dalam meningkatkan tata kelola fiskal daerah yang efisien dan berdampak langsung pada pembangunan yang berkelanjutan.***
