DJADIN MEDIA— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pengembangan pertahanan nasional dengan menghibahkan lahan seluas 95 hektare untuk Komando Resor Militer (Korem) 043/Garuda Hitam. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, disaksikan langsung oleh Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, di Mahan Agung, Rabu (21/05/2025).
Lahan yang dihibahkan terdiri dari 40 hektare di Kawasan Pusat Pemerintah Kota Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, dan 45 hektare di Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah.
Penandatanganan ini merupakan bentuk nyata dukungan Pemprov Lampung terhadap rencana pembentukan Kodam baru serta batalyon-batalyon baru di wilayah Lampung dan sekitarnya.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan visi besar menjadikan Lampung maju sebagai gerbang Pulau Sumatera menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ia berharap sinergi dengan TNI menjadi pondasi penting dalam percepatan pembangunan daerah.
Pangdam II/Sriwijaya Mayjen Ujang Darwis menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Lampung dan menjelaskan bahwa tahun ini rencana pemerintah pusat membentuk lima Kodam baru, termasuk Kodam yang akan bermarkas di Lampung dan membawahi Lampung serta Bengkulu.
Selain itu, TNI AD juga akan membangun sekitar 300 batalyon teritorial pembangunan, yang di antaranya sudah ada di Way Kanan. Batalyon ini beranggotakan sekitar 1.200 personel dengan berbagai kompi seperti markas, senapan, kesehatan, konstruksi, perikanan, pertanian, dan peternakan. Batalyon ini berperan membantu percepatan pembangunan di daerah melalui dukungan langsung sesuai program pemerintah daerah.
Pangdam Ujang menambahkan, kehadiran batalyon ini akan berdampak positif pada ekonomi lokal karena besarnya jumlah anggota dan pengeluaran yang beredar di wilayah tersebut.
Acara ramah tamah ini turut dihadiri Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT RI Mayjen TNI Sudaryanto, jajaran PJU Kodam II/Sriwijaya, serta Forkopimda Provinsi Lampung.***