DJADIN MEDIA— Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana sebagai respons terhadap potensi ancaman alam dan perubahan iklim yang semakin kompleks. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Pembahasan Kesiapsiagaan Bencana yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekdaprov.
Rapat tersebut menyoroti pentingnya penguatan sistem peringatan dini (early warning system) dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghadapi bencana hidrometeorologi, termasuk banjir, longsor, angin kencang, serta potensi gempa megathrust yang mengancam wilayah pesisir.
“Kita tidak tahu kapan bencana terjadi, tapi kesiapsiagaan harus selalu ada. Fokus kita adalah keselamatan masyarakat dan kesiapan pemerintah yang optimal,” ujar Marindo.
Marindo menekankan bahwa penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Ia meminta seluruh elemen — dari pemerintah daerah, BPBD, hingga masyarakat — bersinergi dalam tiga tahap penting: mitigasi pra-bencana, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana.
Menurutnya, semua unsur pendukung harus disiapkan secara maksimal, mulai dari SDM, anggaran, logistik, hingga pelatihan simulasi bencana. Selain itu, kolaborasi antara Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi faktor kunci dalam menjaga ketenangan dan kesiapsiagaan publik.
“Mitigasi yang baik bukan hanya soal teknis, tapi juga soal menenangkan publik. Kabupaten/Kota harus satu langkah dengan provinsi,” tambahnya.
Ia juga menyoroti risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana non-alam lainnya yang harus diantisipasi sejak dini. Masyarakat diminta tetap waspada namun tidak panik, dan ikut aktif dalam edukasi serta penyebaran informasi penyelamatan diri.
“Dengan kesiapan menyeluruh, kita harap seluruh elemen masyarakat bisa lebih tangguh dalam menghadapi bencana — baik itu alam, non-alam, maupun bencana sosial,” pungkas Marindo.***
