DJADIN MEDIA– Menyambut rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh berbagai elemen mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Lampung pada Senin, 1 September 2025, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa seluruh pelayanan publik akan tetap berjalan normal tanpa gangguan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dengan keberlangsungan layanan publik bagi warga Lampung.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menjelaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Lampung, mulai dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 hingga staf pelaksana, tetap menjalankan tugas rutin mereka. “Seluruh ASN tetap bekerja memberikan pelayanan publik seperti biasa. Kami juga secara bersamaan menjaga situasi tetap kondusif karena para demonstran adalah generasi muda Lampung, anak-anak kita sendiri, yang perlu kita kawal agar aspirasi mereka tersampaikan dengan aman dan tertib,” ujar Marindo, Minggu 31 Agustus 2025.
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Riswandi, menambahkan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional warga negara, namun tidak boleh mengganggu pelayanan publik. “Kami mendukung hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi pelayanan publik tetap menjadi prioritas. ASN di lingkungan Pemprov Lampung tetap fokus memberikan layanan bagi masyarakat, terutama yang membutuhkan administrasi pemerintah, sehingga pelayanan publik berjalan normal meskipun ada demonstrasi,” ujarnya.
Dalam bidang keuangan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Slamet Riadi, menegaskan pelayanan pajak dan kesamsatan tetap beroperasi seperti biasa di 15 kabupaten/kota di Lampung. “Unjuk rasa adalah hak warga, namun tidak menghambat kewajiban masyarakat membayar pajak. Semua pelayanan pajak, termasuk administrasi kendaraan, tetap berjalan normal,” jelas Slamet.
Sementara itu, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amrico, menekankan bahwa proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah akan berlangsung sesuai jadwal. “Sekolah tetap membuka kegiatan belajar-mengajar seperti biasa. Guru, wali kelas, dan kepala sekolah akan memastikan anak-anak tetap belajar. Jika ada yang tidak hadir, kami akan mengkonfirmasi ke orang tua apakah siswa tersebut berada di rumah atau ikut serta dalam aksi demonstrasi. Intinya, kami menjaga kondusivitas di sektor pendidikan agar kegiatan belajar tetap lancar,” kata Thomas.
Lebih lanjut, Thomas menyatakan bahwa keyakinan pemerintah mengenai kelancaran proses belajar dan penyampaian aspirasi didasari oleh semangat kebersamaan masyarakat Lampung. “Kami optimistis para mahasiswa yang turun ke jalan adalah bagian dari keluarga kita sendiri, masyarakat Lampung yang peduli, sehingga mereka akan menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung,” imbuhnya.
Pemerintah Provinsi Lampung menekankan pentingnya sinergi antara ASN, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan generasi muda dalam menciptakan suasana yang kondusif. Langkah koordinasi ini bertujuan memastikan bahwa hak demokratis mahasiswa tersalurkan dengan aman, sementara kebutuhan layanan publik tetap terpenuhi tanpa hambatan.***
