DJADIN MEDIA — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen penuh dalam pengelolaan dan pengembangan aktivitas di Masjid Raya Al Bakrie. Masjid yang menjadi kebanggaan warga Lampung ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai landmark dan ikon keagamaan yang mencerminkan citra positif Provinsi Lampung.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin rapat koordinasi pengelolaan dan aktivitas Masjid Raya Al Bakrie bersama perwakilan Bakrie Amanah di Ballroom Masjid, Rabu (24/9/2025). Rapat ini dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Sosial, dan pihak keamanan.
“Pak Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan bahwa Masjid Raya Al Bakrie bukan sekadar tempat ibadah, tapi juga wajah Provinsi Lampung. Setiap aktivitas di sini harus mendapat perhatian pemerintah agar tercipta tertib, nyaman, dan aman,” ungkap Marindo.
Dalam rapat tersebut, Pemprov Lampung menegaskan rencana penguatan kolaborasi dengan Bakrie Amanah. Langkah strategis ini meliputi pemenuhan fasilitas, pengelolaan keamanan, serta optimalisasi layanan bagi jamaah. Tujuannya adalah menjadikan Masjid Raya Al Bakrie sebagai ruang publik terpadu yang bisa menampung berbagai kegiatan keagamaan, sosial, maupun pendidikan, tanpa mengurangi fungsi utama sebagai tempat ibadah.
Direktur Bakrie Amanah, Setiadi Ihsan, memaparkan sejumlah permasalahan operasional yang berdampak langsung pada kenyamanan jamaah. Di antaranya ketersediaan air wudhu yang terkadang terbatas saat jam-jam shalat puncak, kebersihan area masjid akibat tingginya jumlah pengunjung, pengaturan parkir dan pedagang di sekitar masjid, serta kenyamanan jamaah terkait penataan shaf dan pengelolaan anak-anak yang hadir di area ibadah. Selain itu, keterbatasan fasilitas penitipan alas kaki juga menjadi perhatian serius.
Untuk menindaklanjuti permasalahan ini, Bakrie Amanah telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemprov Lampung dan pihak terkait. Rencana yang dibahas meliputi peningkatan jumlah personel keamanan, optimalisasi fasilitas air wudhu, penataan parkir, dan pengelolaan pedagang agar tidak mengganggu kenyamanan jamaah. Selain itu, pemenuhan fasilitas tambahan seperti tempat penitipan alas kaki dan area khusus anak-anak akan segera direalisasikan.
Salah satu usulan penting yang muncul adalah pembentukan forum koordinasi antara Pemprov Lampung dan Bakrie Amanah. Forum ini bertujuan memastikan setiap masalah operasional dapat diatasi secara berkelanjutan, mulai dari kebersihan, keamanan, hingga kenyamanan jamaah. Melalui forum ini, setiap keputusan dapat diambil secara cepat dan tepat, selaras dengan arahan gubernur untuk menjadikan masjid sebagai ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman.
Marindo Kurniawan juga menekankan pentingnya integrasi antara pengelolaan masjid dan promosi budaya Lampung. “Dengan pengelolaan yang baik, Masjid Raya Al Bakrie tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga tempat edukasi dan promosi budaya Lampung. Ini akan memperkuat citra Lampung sebagai provinsi yang modern, religius, dan inklusif,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini diakhiri dengan kesepakatan langkah-langkah strategis yang akan segera dijalankan, termasuk penambahan fasilitas, pembenahan operasional, dan pembentukan forum koordinasi resmi. Kehadiran Pemprov Lampung diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, pengelola masjid, dan masyarakat, sehingga Masjid Raya Al Bakrie benar-benar menjadi ikon kebanggaan dan pusat kegiatan sosial keagamaan yang berkualitas di Lampung.***
