DJADIN MEDIA– Pemerintah Provinsi Lampung semakin memperkuat langkahnya dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik melalui media digital. Pada Selasa (23/09/2025), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menggelar rapat strategis terkait optimalisasi pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta media sosial perangkat daerah. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Video Conference Lt. 1 dan bertujuan menjadikan media sosial sebagai kanal komunikasi utama yang profesional, responsif, dan mampu menjangkau masyarakat luas.
Media sosial kini berperan lebih dari sekadar media publikasi. Platform digital ini menjadi sarana strategis untuk menyampaikan kebijakan, program pembangunan, hingga capaian pemerintah secara cepat, akurat, dan menarik. Namun, pengelolaan akun resmi perangkat daerah selama ini menghadapi beberapa kendala, termasuk konten yang masih cenderung seremonial, lambatnya respons terhadap interaksi publik, keterbatasan kompetensi admin, serta belum adanya standar pengukuran efektivitas yang baku.
Menanggapi tantangan tersebut, Pemprov Lampung menyiapkan strategi komprehensif yang mencakup beberapa langkah utama. Pertama, penguatan tata kelola dengan menyusun pedoman resmi pengelolaan akun media sosial, standar branding, serta membentuk forum koordinasi humas digital antar-perangkat daerah. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan konsistensi pesan dan citra pemerintah yang profesional.
Kedua, pengembangan konten kreatif dan edukatif. Pemprov Lampung mendorong penggunaan multimedia seperti video pendek, infografis, podcast, hingga reels dengan pendekatan storytelling agar informasi lebih mudah dipahami dan lebih menarik bagi berbagai kelompok masyarakat. Konten ini juga dirancang untuk tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengedukasi publik tentang program dan kebijakan pemerintah.
Ketiga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pelatihan rutin akan diberikan kepada admin media sosial dan humas perangkat daerah, mencakup keterampilan copywriting, desain grafis, fotografi, hingga manajemen krisis digital. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas interaksi dengan publik, mempercepat respons terhadap pertanyaan atau keluhan, serta meningkatkan profesionalisme pengelolaan media sosial.
Keempat, pemanfaatan teknologi dan analitik. Pemprov Lampung berencana mengintegrasikan media sosial dengan aplikasi layanan publik, menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk perencanaan konten dan respon cepat, serta menganalisis data engagement untuk memahami perilaku audiens. Langkah ini akan membantu perangkat daerah menyesuaikan konten sesuai kebutuhan publik dan memaksimalkan efektivitas komunikasi.
Kelima, manajemen krisis informasi. Pemprov Lampung akan menyusun SOP penanganan hoaks, membentuk tim reaksi cepat, dan mengembangkan strategi komunikasi darurat untuk menghadapi situasi sensitif atau informasi negatif yang dapat merugikan citra pemerintah.
Selain itu, strategi komunikasi ini juga menekankan perencanaan matang, pemilihan platform media sosial sesuai target audiens, serta monitoring performa konten menggunakan dashboard analitik. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan efektivitas strategi, menyesuaikan tren digital, serta meningkatkan kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung menegaskan bahwa optimalisasi ini bertujuan untuk menjadikan media sosial perangkat daerah lebih profesional, humanis, dan mampu membangun kedekatan dengan masyarakat. “Kami ingin masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga merasa dekat dengan pemerintah. Media sosial harus menjadi sarana transparansi, edukasi, dan inspirasi,” ujarnya.
Pemprov Lampung berharap langkah strategis ini tidak hanya memperkuat komunikasi internal dan eksternal pemerintah, tetapi juga meningkatkan citra positif pemerintah di mata masyarakat, membuka ruang partisipasi publik, dan mendukung pembangunan yang lebih inklusif. Dengan dukungan SDM yang kompeten, teknologi yang mumpuni, dan konten kreatif, media sosial perangkat daerah diharapkan menjadi ujung tombak komunikasi publik yang efektif di era digital.***
