DJADIN MEDIA– Dunia pendidikan di Kota Bandar Lampung tengah menjadi sorotan nasional setelah mencuatnya kasus bullying di salah satu SMP Negeri yang berujung pada terhentinya pendidikan seorang siswi. Kasus ini bukan lagi sekadar persoalan kekerasan antar pelajar, melainkan potret buram lemahnya empati, tanggung jawab, dan penegakan perlindungan anak di lingkungan sekolah negeri.
Peristiwa ini menjadi semakin ramai dibicarakan setelah pengacara Putri Maya Rumanti, yang merupakan bagian dari tim hukum Hotman Paris, melontarkan kritik keras kepada pemerintah Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan DPRD. Dalam unggahan Instagramnya, ia menuding bahwa para pejabat hanya peduli terhadap masyarakat saat momen pencitraan, namun abai ketika ada kasus serius yang menimpa anak-anak.
“Mau kota, gubernur, dinas, dan DPRD, buka mata dan hati kalian. Coba turun ke lapangan. Banyak orang yang butuh bantuan, bukan cuma saat mau pencitraan,” tulis Putri Maya Rumanti pada Rabu, 22 Oktober 2025. Ia menegaskan bahwa kasus ini mencerminkan kegagalan institusi pendidikan dalam melindungi peserta didiknya dari kekerasan psikologis dan sosial.
Unggahan tersebut sontak viral dan memancing reaksi publik. Tak lama kemudian, akun resmi Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, dengan nama pengguna lapor_bundaeva, memberikan tanggapan langsung melalui kolom komentar unggahan Putri. Eva menilai bahwa kejadian ini merupakan pelajaran penting bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan menjaga perasaan orang lain.
“Alasan anak ini tidak bersekolah di SMP Negeri karena ada hal yang tak elok disampaikan secara terbuka. Biarlah menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa penting untuk saling menghormati dan melakukan tindakan yang tidak menyakiti orang lain,” tulis Eva dalam komentarnya.
Namun pernyataan itu justru menimbulkan perdebatan baru. Dalam komentarnya, Eva juga menyebut bahwa korban sebenarnya adalah warga Kabupaten Pesawaran, tepatnya dari Kecamatan Gedong Tataan. “Izin menginformasikan ya kakak, adik ini adalah warga Desa… Kecamatan Gedong Tataan,” tulisnya.
Klarifikasi ini dianggap sejumlah pihak sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab, seolah Pemkot Bandar Lampung tidak memiliki kewajiban moral terhadap korban hanya karena faktor administrasi kependudukan. Padahal, korban menempuh pendidikan di sekolah di wilayah Bandar Lampung, yang berarti pengawasan dan perlindungan semestinya tetap menjadi tanggung jawab pihak sekolah dan Dinas Pendidikan kota.
Pihak sekolah sendiri mengakui bahwa korban memang sempat bersekolah di SMP Negeri yang dimaksud, namun hingga kini belum ada langkah konkrit untuk menyelidiki kasus bullying yang dialami korban. Ironisnya, sang anak kini berhenti sekolah formal dan hanya mengandalkan program pendidikan paket karena trauma dan tekanan psikologis yang dialaminya.
Praktisi pendidikan Lampung, M. Arief Mulyadin, menilai kasus ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah negeri masih tertutup dan enggan menindaklanjuti kasus kekerasan yang terjadi di lingkungannya. Ia menegaskan pentingnya peran aktif Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di setiap sekolah untuk mencegah kasus serupa terulang.
“Kasus ini sudah sangat memprihatinkan. Anak sampai berhenti sekolah, ini alarm keras bagi semua pihak, terutama Dinas PPA. Harus ada posko pengaduan atau nomor hotline di sekolah-sekolah agar anak-anak korban kekerasan dapat segera dilindungi,” kata Arief.
Kasus ini menjadi cermin bahwa krisis empati tengah melanda sistem pendidikan di Bandar Lampung. Ketika seorang anak kehilangan hak dasarnya untuk belajar karena diintimidasi dan tidak ada pihak yang sigap melindungi, maka sesungguhnya yang gagal bukan hanya sekolah, tetapi seluruh lapisan birokrasi pendidikan.
Pernyataan “pembelajaran bagi semua pihak” yang diucapkan Wali Kota akan kehilangan makna jika tidak diikuti dengan langkah nyata: menindak pelaku bullying, memperbaiki sistem pengawasan di sekolah, dan memastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan masa depannya karena dibiarkan menjadi korban dalam diam.
Kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan refleksi mendalam. Bullying bukan hanya soal pelaku dan korban, tetapi juga soal sistem yang gagal memberi rasa aman kepada generasi penerus bangsa. Bandar Lampung kini dihadapkan pada ujian moral: apakah mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan, atau membiarkan kasus ini tenggelam dalam hiruk pikuk politik dan pencitraan.***
