DJADIN MEDIA— Instruksi Pj Gubernur Lampung mengenai harga beli singkong yang ditetapkan sebesar Rp1.400 per kilogram tampaknya tidak diindahkan oleh sebagian besar pengusaha di daerah tersebut. Meski sudah ada kesepakatan resmi, kenyataannya banyak perusahaan yang masih membeli singkong dengan harga di bawah Rp1.400 per kilogram.
Wahrul Fauzi Silalahi, anggota DPRD Provinsi Lampung, mengungkapkan bahwa sejumlah pengusaha dan perusahaan singkong belum memenuhi kesepakatan harga yang telah ditentukan. “Saya mendapatkan laporan dari petani bahwa pengusaha belum menerapkan harga yang telah disepakati, yakni Rp1.400 per kilogram dengan rafaksi 15 persen,” kata Wahrul, yang juga mantan Direktur LBH Lampung.
Menurut Wahrul, pengusaha yang tidak mematuhi kesepakatan ini dapat dianggap melakukan tindakan yang melanggar hukum. “Saya mendapat informasi bahwa harga yang diterapkan masih berkisar di angka Rp1.070 per kilogram dengan rafaksi 30 persen. Padahal, harga yang disepakati seharusnya Rp1.400 per kilogram dengan rafaksi 15 persen. Tentu saja ini merupakan pelanggaran kesepakatan,” tegasnya.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Lampung ini menegaskan bahwa semua pihak, termasuk pengusaha, wajib patuh terhadap keputusan yang telah ditetapkan. “Jika pengusaha tidak menghormati kesepakatan yang dipimpin oleh Pj Gubernur, yang merupakan pejabat nomor satu di Lampung, itu berarti mereka tidak menghargai eksistensi negara. Jika Pj Gubernur saja tidak dihormati, apalagi rakyat,” ungkap Wahrul.
Lebih lanjut, Wahrul menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji lebih dalam mengenai pelanggaran ini, termasuk kemungkinan langkah hukum yang dapat diambil. “Kami akan mempelajari lebih lanjut apakah ada jalur hukum yang dapat ditempuh. Tentunya, Pemprov harus melakukan supervisi agar kesepakatan ini dapat terealisasi dengan baik. Evaluasi terhadap izin usaha dan pemberian sanksi bagi pengusaha yang tidak patuh juga perlu dipertimbangkan,” tambahnya.***
