DJADIN MEDIA – Polemik antara sekolah swasta dan Pemerintah Provinsi Lampung kembali mencuat. Setelah sebelumnya panas karena polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan legalitas Sekolah Siger yang sempat dibahas di DPRD, kini giliran rencana pembukaan jurusan seni di sejumlah SMK Negeri yang menuai sorotan.
Kepala SMA/SMK swasta di Bandar Lampung menilai kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal—kader Partai Gerindra binaan Presiden RI Prabowo Subianto—sebagai strategi untuk “menyuntik mati” keberlangsungan pendidikan swasta.
Kemarahan ini mencuat setelah video pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Thomas Amirico, beredar di TikTok pada Jumat (26/9/2025). Dalam video itu, Thomas menyebut tahun depan pihaknya akan membuka jurusan seni tari dan musik di tiga SMK negeri: SMK 5 Bandar Lampung, SMK 1 Pringsewu, dan SMK Kota Gajah.
“Anak-anak kita banyak yang berjiwa seni, itu harus disalurkan. Harapan kita ke depan juga bisa merancang SMK khusus seni di Taman Budaya. Tahun depan sudah bisa jalan di tiga SMK itu,” kata Thomas.
Sekolah Swasta: Kebijakan Tanpa Lihat Kondisi
Mendengar kabar itu, para kepala sekolah swasta geram. Mereka menilai, kebijakan pemerintah provinsi dibuat tanpa mempertimbangkan kondisi sekolah swasta yang kini kesulitan bertahan.
Data menunjukkan, di Bandar Lampung terdapat ratusan sekolah swasta yang harus berebut hanya sekitar 2.000 lulusan SMP. Sementara SMA/SMK negeri menyerap lebih dari 12.000 siswa baru.
Parahnya, bantuan pemerintah juga timpang. Dalam rapat 9 September 2025, Thomas mengakui keuangan daerah hanya cukup untuk mendanai BOSDA bagi sekolah negeri. Pada 2026, hanya sekolah negeri yang akan menerima BOP Rp500 ribu per siswa.
“Keuangan daerah kita terbatas, jadi untuk yang negeri dulu. Berdoa saja PAD tahun depan meningkat,” ucap Thomas saat itu.
Kondisi inilah yang membuat sekolah swasta menilai rencana penambahan jurusan di SMK negeri sebagai ancaman serius.
Thomas Membantah: “Tidak Ada Niat Menghambat”
Menanggapi tudingan itu, Thomas Amirico menegaskan kebijakan pembukaan jurusan seni hanyalah upaya memenuhi minat siswa, bukan untuk mematikan sekolah swasta.
“Mudah-mudahan kita berkeadilan. Kuota siswa tetap sama sesuai rombel, hanya jurusannya saja yang baru. Tidak ada penambahan kelas,” jelasnya, Sabtu (27/9/2025).
Sekolah Swasta Menyergah: Jurusan Baru = Kuota Baru
Namun, bantahan itu tak meredam kegelisahan. Kepala sekolah swasta menilai logika Thomas tidak sesuai kenyataan.
“Kalau menambah jurusan, otomatis menambah rombel. Menambah rombel berarti menambah kuota. Tidak mungkin jurusan baru digabung dengan jurusan lama,” tegas mereka.
Mereka juga menyingkap kejanggalan di SMK 5 Bandar Lampung, salah satu sekolah negeri yang akan membuka jurusan seni.
“Rombelnya ada 44, tapi ruang kelasnya cuma 26 dengan jumlah murid 1.428 orang. Lalu 18 rombel lainnya belajar di mana? Itu saja sudah janggal,” ungkap seorang kepala sekolah swasta.
Babak Baru Ketegangan Negeri–Swasta
Polemik ini kini memasuki fase kritis. Pemerintah daerah berdalih langkahnya untuk menyalurkan minat dan bakat siswa, sementara pihak swasta menganggapnya sebagai kebijakan diskriminatif yang memperlebar jurang antara negeri dan swasta.
Jika tak ada solusi berkeadilan, maka yang paling dirugikan adalah siswa dan orang tua. Akses pendidikan berpotensi makin timpang, dan keberlangsungan sekolah swasta kian terancam.***
