DJADIN MEDIA- Masalah keadilan pendidikan di Indonesia kembali memanas, menyebar dari Jawa Barat hingga Lampung. Persoalan ini menjadi sorotan publik karena diduga kebijakan beberapa gubernur dari Partai Gerindra merugikan sekolah swasta dan lembaga pendidikan masyarakat.
Di Jawa Barat, kontroversi muncul akibat kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang menetapkan rombongan belajar (rombel) maksimal 50 siswa per kelas. Kebijakan ini dianggap memberatkan sekolah swasta, karena kapasitas kelas yang terbatas membuat kesempatan sekolah swasta untuk menampung siswa menjadi sangat sempit. Akibatnya, lebih dari lima organisasi sekolah swasta tingkat SMA menggugat Dedi Mulyadi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Para penggugat menilai kebijakan ini tidak hanya mengganggu operasional sekolah swasta, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pendidikan karena siswa akan dipadatkan dalam kelas yang terlalu ramai.
Di Lampung, kritik datang dari kepala sekolah swasta yang menuding Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, kader Prabowo Subianto di Partai Gerindra, melakukan kebijakan yang cenderung menyudutkan sekolah swasta dan Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM). Para kepala sekolah menyoroti fakta bahwa SMA/SMK Negeri di Lampung menerima lebih dari 12.000 lulusan SMP setiap tahunnya tanpa mempertimbangkan kapasitas kelas dan rombel yang seimbang. Hal ini praktis menyisakan sekitar 2.000 siswa yang harus bersaing untuk masuk ke sekolah swasta, sehingga menimbulkan ketegangan dan keresahan di kalangan pendidik dan masyarakat.
Kekhawatiran semakin besar ketika pemerintah daerah membiarkan Wali Kota Bandar Lampung menyalahi regulasi dalam penyelenggaraan SMA Siger, sekolah yang masih ilegal namun menggunakan dana APBD. Sementara itu, sekolah swasta yang legal tidak mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah, baik berupa subsidi BOSDA maupun BOP pada tahun 2025-2026. Kondisi ini memicu kecemasan para guru dan pengelola sekolah, karena keberlangsungan operasional dan kualitas pendidikan sekolah swasta terancam.
Gelombang protes pun semakin kuat. Gerakan Guru Anti Diskriminasi (Granad) Indonesia mengumumkan akan menemui Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Agama, hingga Kementerian Keuangan pada 30 Oktober 2025. Mereka menuntut agar guru swasta dan guru di madrasah diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan mendapatkan status ASN. Selain itu, mereka menyoroti keterlambatan pembayaran inpassing dan sertifikasi guru yang selama ini tertunda, yang menurut mereka merugikan ribuan tenaga pendidik dan berdampak pada kualitas pendidikan di tanah air.
Para guru dan pengelola sekolah menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekadar soal status, gaji, atau tunjangan, tetapi tentang martabat pendidikan Indonesia. Mereka mempertanyakan sikap pemerintah: apakah lembaga pendidikan swasta yang selama ini setia melayani masyarakat akan tetap diperjuangkan, atau birokrasi akan lebih mementingkan kebijakan yang merugikan pihak swasta?
Pertanyaan besar yang muncul kini adalah apakah pemerintahan Prabowo–Gibran akan mampu menegakkan keadilan pendidikan tanpa diskriminasi, memberikan perlindungan bagi sekolah swasta, dan memastikan setiap lembaga pendidikan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Sementara publik menunggu jawaban, gelombang protes dan sorotan terus menguat, menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata selesai.***
