DJADIN MEDIA- Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S/PKI adalah tragedi kelam yang masih membekas dalam ingatan bangsa Indonesia. Pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) kala itu bukan hanya merenggut nyawa tujuh jenderal terbaik republik, tetapi juga meninggalkan luka sosial dan politik yang dalam. Gelombang kebencian rakyat, TNI, dan ormas Islam terhadap PKI akhirnya memaksa organisasi itu dibubarkan, serta ideologi komunisme dinyatakan terlarang di bumi Nusantara.
Namun, perdebatan seputar tragedi ini terus hidup dari generasi ke generasi. Sejumlah pihak menilai bahwa G30S/PKI tidak semata soal ambisi politik PKI, tetapi juga terkait kepentingan asing yang ingin mengguncang kekuasaan Presiden Sukarno. Dari sudut pandang ini, jelas bahwa tragedi 1965 sarat intrik geopolitik. Meski demikian, satu hal pasti: bangsa Indonesia tidak boleh melupakan sejarah, sebab melupakan berarti membuka celah bagi pengkhianatan serupa untuk terulang kembali.
Bahaya laten komunisme selalu menjadi peringatan tersendiri. Sejarah mencatat bahwa setiap kali bangsa ini lengah, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila mencoba masuk dengan berbagai cara. Kini, di tengah situasi politik yang dinamis pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, kekhawatiran itu kembali mencuat. Gejolak “Agustus Kelam 2025” menjadi momentum yang memicu keresahan publik, terutama generasi muda yang justru menginginkan stabilitas demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Fenomena yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya sejumlah figur lama, yang di masa Orde Baru pernah dikaitkan dengan organisasi terlarang, kini justru menduduki posisi strategis di pemerintahan maupun BUMN. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat: apakah bangsa ini benar-benar belajar dari sejarah, atau justru terjebak mengulang kesalahan masa lalu dengan wajah baru?
Pemerintahan Prabowo harus mengambil langkah tegas dan jelas. Semangat inklusif untuk merangkul semua elemen bangsa memang penting, tetapi tidak boleh kebablasan. Memberi ruang bagi ideologi yang pernah merongrong kedaulatan negara sama saja dengan membiarkan bara dalam sekam. Evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan dan penempatan pejabat negara mutlak dilakukan agar tidak ada infiltrasi ideologi yang bisa melemahkan fondasi bangsa.
Di tengah arus globalisasi dan persaingan geopolitik, ancaman ideologi asing pun tidak bisa diabaikan. Kepentingan luar negeri yang berusaha menancapkan pengaruh di Indonesia sering kali memanfaatkan celah politik dalam negeri. Jika pemerintah tidak waspada, kondisi ini bisa menjadi bumerang yang merusak stabilitas nasional.
Pada akhirnya, hanya Pancasila yang harus menjadi pedoman utama dalam setiap langkah kebijakan negara. Pancasila bukan sekadar simbol, melainkan fondasi yang menjaga persatuan, keadilan, dan kedaulatan bangsa. Setiap upaya untuk menggantikan atau mereduksi nilai-nilainya adalah ancaman serius bagi keberlangsungan Indonesia.
Tragedi G30S/PKI 1965 adalah cermin abadi bahwa pengkhianatan terhadap bangsa bisa terjadi kapan saja jika kita lengah. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo harus menjadikan sejarah ini sebagai pengingat, bukan sekadar seremoni tahunan. Hanya dengan kesetiaan penuh pada Pancasila, bangsa ini bisa melangkah menuju Indonesia Emas tanpa dihantui trauma masa lalu.***
