DJADIN MEDIA— Sekolah Siger, program unggulan Pemkot Bandar Lampung yang digadang sebagai solusi pendidikan gratis, kini menghadapi kritik tajam. Alih-alih menjadi akselerator pendidikan, proyek ini justru disebut-sebut sebagai langkah prematur yang berpotensi mengorbankan masa depan ratusan remaja.
Pada Jumat (11/7/2025), seorang pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Lampung menyatakan bahwa izin operasional SMA Siger 1-4 memang menjadi kewenangan mereka. Namun hingga kini, belum ada pengajuan resmi dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.
“Setahu saya, belum pernah ada yang mengurus,” singkatnya.
Ia menjelaskan bahwa pendirian sekolah harus mengikuti alur prosedural—dimulai dari pengesahan yayasan, pengangkatan kepala sekolah, baru pengurusan izin operasional.
Namun fakta di lapangan justru menunjukkan Sekolah Siger berjalan tanpa kepala sekolah, tanpa kejelasan pengurus yayasan, dan minim perangkat pendidikan. Dua orang wakil kepala sekolah yang baru ditunjuk bahkan mengaku tidak mengetahui siapa Ketua Yayasan Siger Prakarsa Bunda, yang menaungi sekolah tersebut.
“Kepala sekolah belum ada, dan kami juga belum tahu siapa ketua yayasannya,” ujar mereka, Selasa (9/7/2025).
Kondisi semakin memprihatinkan ketika diketahui bahwa hingga penutupan pendaftaran siswa baru pada Kamis (10/7/2025), dari empat Sekolah Siger hanya tercatat sekitar 60 pendaftar. Dua di antaranya bahkan tidak mencapai 20 siswa.
“Kalau terus dipaksakan, ini bisa menimbulkan banyak masalah karena SDM dan perangkat operasionalnya belum siap,” kata narasumber dari lingkungan Dinas Pendidikan.
Meski nama Yayasan Siger Prakarsa Bunda telah terdaftar di Kemenkumham, hingga kini belum ada kejelasan apakah izin operasionalnya telah diproses di Lampung. Hal ini bertolak belakang dengan unggahan media sosial Wali Kota Bandar Lampung yang menyebut telah mendapat dukungan dari Pemprov.
Lebih ironis lagi, panitia penerimaan siswa baru mengaku tak memiliki acuan baku untuk proses administrasi paling dasar seperti jam buka dan tutup pendaftaran.
“Kalau untuk jam tutup pendaftaran ya enggak ada aturannya sih,” ucap mereka saat ditemui Kamis sore sekitar pukul 14.45 WIB.
Ketika ditanyakan kembali soal status izin, seorang pejabat Dinas Pendidikan dengan lugas menjawab, “Nah itu masalahnya.”
Jika Sekolah Siger terus dijalankan tanpa struktur legal yang jelas dan kesiapan SDM, dikhawatirkan program ini hanya akan menjadi eksperimen politik yang mengorbankan generasi muda Bandar Lampung.***
